Polda Riau Siapkan Ribuan Infrastruktur Pengendali Karhutla

Pekanbaru: Kepolisian Daerah (Polda) Riau bersama TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membangun infrastruktur pendukung. Upaya ini untuk mempercepat pemadaman dan memastikan ketersediaan sumber air di wilayah rawan kebakaran.

Kapolda Riau Herry Heryawan mengatakan penanganan karhutla dilakukan secara gotong royong bersama Kodam XIX/Tuanku Tambusai, pemerintah daerah, dan berbagai stakeholder terkait.

“Yang kami lakukan di sini adalah kegiatan gotong royong, baik dengan Kodam XIX/Tuanku Tambusai, dengan pemerintah daerah, lalu dengan stakeholder terkait,” kata Herry saat rapat terbatas penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto di Pekanbaru, Senin, 24 Agustus 2026.

Polda Riau mengerahkan sekitar 3.030 personel untuk mendukung berbagai kegiatan pengendalian karhutla. Selain pengerahan personel, pihaknya juga membangun sejumlah infrastruktur yang dapat digunakan untuk mendukung proses pemadaman.

“Kami ada 3.030 personel. Kami membuat infrastruktur pengendalian karhutla, di situ ada 18 sumur bor,” ujarnya.

Menurut Herry, karakteristik wilayah Riau yang memiliki banyak sungai menjadi salah satu keuntungan dalam penyediaan sumber air. Di sejumlah lokasi, air tanah juga relatif mudah ditemukan karena kondisi lahan gambut.

“Karakteristik di sini banyak sungai, ada ratusan sungai di sini. Jadi kalau kita menggali dengan alat ekskavator dua-tiga meter sudah ketemu, beda dengan Kalimantan,” ungkapnya.

Selain sumur bor, Polda Riau bersama pihak terkait juga membangun embung sebagai sumber air untuk mendukung pemadaman karhutla. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.390 embung telah dibangun.

Khusus penanganan karhutla di Kabupaten Pelalawan, tepatnya Kecamatan Kerumutan, embung dibuat dengan jarak yang relatif berdekatan. Tujuannya untuk memastikan sumber air mudah dijangkau oleh tim pemadam.

“Khusus kejadian hari ini di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kerumutan, itu setiap 50 meter kami buatkan embung,” tutur Herry.

Embung tersebut digunakan secara bergantian untuk memenuhi kebutuhan air selama proses pemadaman. Ketika salah satu embung mulai kosong, tim dapat berpindah ke embung lainnya. 

“Jadi sumber air diambil dari situ. Ketika ini kosong, kita pindah lagi ke embung yang lain. Nanti dua-tiga jam ini akan muncul lagi airnya karena menyerap air dari gambut,” jelasnya.


Rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru. (Dokumentasi/ Metro TV)

Pengendalian karhutla juga dilakukan melalui pembangunan sekat kanal. Polda Riau mencatat sebanyak 1.988 sekat kanal telah dibangun di sejumlah wilayah rawan kebakaran.

Infrastruktur pemantauan juga diperkuat melalui 268 menara pantau. Pembangunan dan pemeliharaan menara pantau tersebut menjadi bagian dari kewajiban perusahaan atau korporasi yang beroperasi di wilayah rawan karhutla.

“1.988 sekat kanal, ini ada 268 menara pantau yang punya kewajiban perusahaan atau korporasi yang ada di sini,” tuturnya.

Herry menegaskan perusahaan memiliki kewajiban melakukan pencegahan dan pemantauan terhadap potensi karhutla di wilayah konsesinya. Kewajiban tersebut antara lain menyediakan menara pantau serta melakukan tindakan cepat apabila ditemukan titik api.

Pada tahun sebelumnya, terdapat lima korporasi yang telah dikenai penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Lima perusahaan tersebut dinilai tidak memenuhi kewajiban dalam pengendalian karhutla.

“Tahun lalu ada lima korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau atau kewajiban bagaimana ketika ada titik api muncul,” papar Herry.