Pemda di Jateng Didorong Percepat Renovasi dan Rekonstruksi Pesantren

Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, serta Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas terkait se-Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). Hal itu dilakukan untuk mendorong percepatan renovasi dan rekonstruksi pondok pesantren.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris menyebut Rakorda ini penting. Tujuannya untuk menyelaraskan visi dalam pelaksanaan percepatan renovasi dan rekonstruksi bangunan pesantren di daerah.

"Pasca peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny di Kabupaten Sidoarjo, disusul Pesantren Syafi'iyah Syekh Abdul Qodir Jaelani di Kabupaten Situbondo, pemerintah bergerak cepat untuk memitigasi agar kejadian tersebut tidak berulang lagi dengan melakukan percepatan audit bangunan pesantren yang ditindaklanjuti dengan proses renovasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil audit tersebut,” ujar Haris melalui keterangan tertulis, Sabtu, 22 November 2025.

Berdasarkan data Education Management Information Systems (EMIS), Jateng memiliki 5.346 pondok pesantren. Menempati peringkat ke-4 setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. 

Disis lain, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tercatat sebanyak 3,37 juta orang. Terbanyak setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.

Baca juga: Kemenko PM Gandeng Pemda Percepat Rekonstruksi Pesantren di Jabar

“Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan fungsi strategis pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, keberadaan pesantren tersebut perlu dioptimalkan dalam penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ucap Haris.

Haris menyampaikan, pemda, baik pemerintah provinsi dan kabupaten kota, memiliki peran yang signifikan dalam percepatan ini. Salah satunya melalui kepemilikan Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi pesantren.

Hal senada disampaikan Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Wahyu Kusumosusanto. Dia mengatakan PBG dan SLF merupakan instrumen penting dalam pengendalian pembangunan gedung. Hal itu untuk memastikan pemenuhan standar teknis bangunan sesuai ketentuan tata bangunan dan keandalan bangunan. 

“Pemerintah daerah memiliki peran strategis, dimana dengan otoritasnya dalam penerbitan PBG dan SLF, Pemerintah kabupaten kota dapat melakukan percepatan kepemilikan PBG dan SLF bagi pesantren,” ujar Wahyu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial-Budaya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Dendy Kurniadi, menyebut bahwa legalitas badan hukum yayasan  dan lahan juga perlu diupayakan untuk memastikan kelancaran proses renovasi dan rekonstruksi bangunan pesantren.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Kementerian Dalam Negeri, Suprayitno juga menekankan bahwa Kemendagri berperan dalam pembinaan pemda untuk mendukung penyelenggaraan infrastruktur pesantren. Seperti sosialisasi dan fasilitasi pengurusan PBG dan SLF.

Kepala Subdirektorat Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Yusi Damayanti, mengatakan bahwa proses percepatan ini dapat mendukung fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam penutupan Rakorda, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Kemenko PM, Sugeng Bahagijo, menyampaikan komitmen serius Pemerintah Pusat dalam renovasi dan rekonstruksi bangunan pesantren. Pemerintah Daerah harus mengambil peran penting dalam upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.