Keraton Surakarta Bantah Jadi Pencetus Usulan Daerah Istimewa

Solo: Kerabat sekaligus Ketua Eksekutif Bagian Hukum Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat KPH Eddy S Wirabhumi memastikan pihaknya tidak pernah mengusulkan pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS). DIS tersebut belakangan ini muncul dalam pembahasan saat rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri.

Eddy menyebutkan usulan DIS merupakan bagian dari rancangan cetak biru penataan otonomi daerah Indonesia. Ia mengatakan rancangan cetak biru penataan otonomi itu sudah lama ada bahkan dari belasan tahun lalu. Berkaitan dengan rancangan cetak biru itu, ada dua konsep yang berbeda. Pertama Provinsi Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Surakarta.

Adanya pembentukan DIS juga memerlukan perubahan regulasi atau secara konstitusi, seperti UU Nomor 10 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah, Penetapan Pemerintah Nomor 16 tahun 1946, dan UU Nomor 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
 

Baca: Ketua Komisi II Pastikan Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta dari Masyarakat

Namun, pada saat gugatan dilakukan, Eddy harus menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 63/puu-xi/2013, karena dianggap tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang kuat untuk mengubah aturan yang sudah ada saat itu. Suami dari putri PB XII, GKR Koes Moertiyah itu menyebut isu tersebut masih terus digaungkan karena merupakan hak konstitusi setiap daerah.

“Saya mengutip pernyataan Prof Yusril yang saat saya ajukan gugatan menjadi saksi ahlinya, bahwa selama negara ini masih memberlakukan UUD 1945, selama itu pula kita memiliki hak untuk mengajukan,” katanya di Solo, Selasa, 29 April 2025.

Ia mengungkapkan jika ditilik dari keadaan ekonomi dan sosiologi masyarakat, pembentukan DIS sangat memungkinkan dan telah memenuhi syarat, karena dengan itu percepatan pembangunan akan lebih mudah dilakukan. (Arif Nuryanto)