Rawan TPPO, Menteri P2MI Larang WNI Kerja di 3 Negara Ini

Solo: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding melarang warga Indonesia kerja di tiga negara yakni Myanmar, Thailand dan Kamboja. Ia menyebut larangan tersebut karena Indonesia tidak memiliki kerja sama dengan ketiga negara tersebut.

"Yang melarang saya. Jadi kita ini sama Kamboja, Myanmar, dan Thailand tidak punya kerja sama penempatan.Kalau tidak punya kerja sama penempatan, sebenarnya tidak boleh," ujarnya saat di Solo, Senin, 14 April 2025. 

Ia mengatakan, larangan tersebut atas beberapa pertimbangan. Di antaranya adanya kasus di tiga negara tersebut terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Di mana kasus tersebut diantaranya menimpa pekerja Indonesia. Ia meminta masyarakat untuk berhati-hati. 

"Apalagi di sana ada warga kita kena TPPO. Makanya saya berinisiatif untuk melarangnya. Mengingatkan kepada publik, hati-hati kalau mau kerja di beberapa negara ini. Modusnya gini, mereka dapat informasi dari media sosial, kemudian dari situ dia biasa menghubungi orang tertentu, kemudian diurus, tiketnya, visanya, mereka urus sendiri, kan rata-rata yang terdidik nih. Rata-rata sudah berpendidikan bagus, berangkat. Lalu baru turun di pinggiran Thailand, perbatasan Myanmar, langsung dikarungin. Gitu-gitulah. Jadi hati-hati. Makanya jangan mudah terpengaruh iming-iming di media sosial, jangan mudah," terangnya.
 

Baca: TKI Terancam Dieksekusi di Saudi, KBRI Riyadh Lobi Perpanjangan Deadline Diyat

Di sisi lain, Kementerian P2MI tengah menyiapkan SDM berketrampilan memadai untuk menjadi pekerja migran melalui klaster khusus Balai Pelatihan. Dalam hal ini, Kementerian P2MI bakal beketjasama dengan Kemenaker. Salah satu dibidik yakni lulusan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Solo. 

"Kita minta tolong kepada teman-teman, kepada Menteri Tenaga Kerja agar kita klaster khusus saja. Jangan dicampur sama yang disiapkan di dalam negeri, karena kan beda nantinya," ungkapnya. 

Di sisi lain, Abdul Kadir menambahkan peninjauan ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Solo salah satunya untuk distrik. Menurutnya, BPVP Solo memiliki infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan skill calon tenaga kerja.

"Karena mereka punya infrastrukturnya. Kami hanya mendorong, yang penting mereka berangkat (bekerja ke luar negeri) ini terdaftar saja (resmi). Kalau disini tadi saya lihat rata-rata siswanya siap dan berminat. Cukup banyak yang berminat, mereka pengennya kalau nggak Jepang, Korea. Da juga yang Amerika," ungkapnya.