Presiden Prabowo Diminta Mengevaluasi Prajurit yang Rangkap Jabatan

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto diminta memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri mengevaluasi seluruh perwira aktif yang rangkap jabatan di kementerian maupun lembaga. Wakil Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Maulana Taslam menekankan praktik prajurit rangkap jabatan tak boleh dibiarkan.

"Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran ini," kata Maulana melalui keterangan tertulis, Jumat, 14 Maret 2025.

Ia menegaskan undang-undang harus pula ditegakkan tanpa kompromi. Apabila ada perwira yang ingin menduduki jabatan sipil, maka harus mundur dari institusi TNI/Polri, atau pensiun dini.

"Bukan malah diberikan pengecualian tertentu. Jika ini terus dibiarkan maka menjadi hal yang wajar ketika preseden buruk semakin menggerus kepercayaan publik terhadap institusi ini," ujarnya.
 

Baca juga: TNI Aktif Harus Mundur jika Ditempatkan pada Jabatan Sipil

Ia mengungkapkan banyaknya perwira aktif TNI-Polri yang mengisi jabatan strategis di kementerian dan lembaga menjadi sorotan publik. Situasi ini dinilai bertentangan dengan peraturan perundag-undangan dan cenderung berpotensi memicu konflik kepentingan maupun politik praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Tentu nya ini menjadi pertanyaan kita bersama, apakah doktrin dwifungsi ABRI masih nyata," ungkapnya.

Ia mengatakan fenomena rangkap jabatan dan kenaikan pangkat instan yang terjadi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menunjukkan betapa buruknya sistem pembinaan karier di dalam institusi pertahanan negara. Ia menyebut banyak prajurit yang bertahun-tahun mengabdi tanpa mendapatkan promosi sulap, sementara segelintir orang yang memiliki akses politik justru melesat dalam jabatan tanpa transparansi. 

"Ini adalah bentuk nepotisme yang tidak bisa ditoleransi. Apakah potret Perwira TNI hari ini sudah tidak lagi memiliki Jiwa Korsa yang berujung pada loyalitas sendiri dengan Institusi TNI, Wallahu a'lam," cetusnya.