Jakarta Tunggu Kepastian Pemotongan Dana Bagi Hasil, Gubernur Siapkan Strategi Pembiayaan

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menunggu kepastian pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan. Dari target Rp26 triliun, Jakarta disebut hanya akan menerima Rp11 triliun. Kondisi ini membuat proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang ditargetkan Rp95 triliun diperkirakan sulit tercapai.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya belum bisa memastikan angka final karena masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Namun, ia memastikan Jakarta tetap harus menyiapkan strategi terbaik dalam kondisi apapun agar pembangunan kota tidak terhambat.

“Secara resmi kami masih menunggu apa yang menjadi keputusan Kementerian Keuangan. Bagi Jakarta tentunya dalam kondisi apapun kami tetap harus mempersiapkan diri yang terbaik untuk membangun dan memperbaiki Jakarta ini,” ujar Pramono di Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, apabila benar terjadi pemotongan DBH, Pemprov DKI harus mencari cara inovatif untuk menutup kekurangan anggaran. Menurut dia, opsi kreatif dalam pembiayaan hingga penentuan prioritas pembangunan menjadi kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan.
 

Baca juga: Taman Bugar Kebon Jeruk Diresmikan, Hasil Serap Aspirasi dengan DPRD DKI

“Kalau memang ada pemotongan, kami di Balai Kota segera duduk mempersiapkan mana-mana yang akan menjadi prioritas pembangunan di Jakarta. Kami sedang menunggu itu,” tambahnya.

Ilustrasi anggaran. Foto: MI/Usman Iskandar.

Meski target APBD Rp95 triliun diprediksi sulit tercapai, Pramono menegaskan bahwa DKI tidak bisa lepas dari kebijakan pusat. Faktor DBH yang ditentukan pemerintah pusat akan sangat memengaruhi kemampuan fiskal Jakarta pada tahun depan.

“Ya kita kan ada hal yang bergantung dengan pemerintah pusat, yaitu dana bagi hasil. Maka kami sedang menunggu itu. Banyakkan pemerintah pusat,” ujar Pramono.

Pemangkasan DBH dari pemerintah pusat menjadi isu penting karena dana tersebut selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama daerah. DBH biasanya dihitung berdasarkan penerimaan pajak serta sumber daya alam yang dibagi kembali kepada daerah.

Jika pengurangan benar terjadi, Jakarta harus melakukan penyesuaian signifikan dalam belanja daerah, termasuk menimbang ulang program prioritas. Hal itu menjadi tantangan besar bagi Jakarta yang sedang berupaya menjaga laju pembangunan di tengah kebutuhan pembiayaan yang kian tinggi, terutama untuk infrastruktur, transportasi, dan pelayanan publik. (Adinda Vinka)