Penyelesaian Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Butuh Banyak Pertimbangan

Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan penyelesaian sengketa wilayah empat pulau antara Aceh dan Sumatra Utara, memerlukan banyak pertimbangan. Bahkan, tidak melulu soal geografis.

“Penyelesaian persoalan ini memerlukan data dan informasi yang akurat dan lengkap dari semua pihak terkait. Penting untuk tidak saja melihat peta geografis tetapi juga sisi historis dan realita kultural,” ujar Bima Arya, kepada wartawan, Jumat, 13 Juni 2025.

Bima menyebut dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar kajian ulang secara menyeluruh, pada Selasa, 17 Juni 2025. Kajian ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi.
 

Baca: Polemik Perebutan 4 Pulau, Kemendagri bakal Kaji Ulang

Bima menyebut tim tersebut meliputi sejumlah lembaga teknis seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta unsur internal Kemendagri. Mendagri, kata Bima, juga akan melibatkan kepala daerah hingga tokoh masyarakat.

"Setelah kaji ulang, Mendagri juga akan mengundang para kepala daerah, anggota DPR, serta tokoh masyarakat dari Aceh dan Sumatera Utara. Tujuannya untuk mendengar pandangan, saran, dan masukan secara langsung dari para pihak," kata Bima.

Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan. Bima menekankan, pendekatan partisipatif menjadi kunci agar semua pihak merasa dihargai dan didengarkan.

“Kita ingin mencari titik temu dan solusi terbaik, bukan hanya berdasarkan peta administratif, tapi juga mempertimbangkan sejarah, identitas lokal, dan realita sosial yang berkembang di masyarakat,” bebernya.