Rusia dan Ukraina Setujui Gencatan Senjata di Laut Hitam

Riyadh: Rusia dan Ukraina sepakat melakukan gencatan senjata di Laut Hitam setelah perundingan selama tiga hari di Riyadh, Arab Saudi. Kesepakatan ini diumumkan dalam pernyataan terpisah oleh Amerika Serikat pada Selasa, 25 Maret 2025, yang menengahi pembicaraan damai tanpa mempertemukan langsung delegasi Moskow dan Kyiv.

Melansir BBC pada Rabu, 26 Maret 2025, kedua pihak setuju menghentikan seluruh aktivitas militer di Laut Hitam dan mengembangkan langkah-langkah untuk menegakkan larangan menyerang infrastruktur energi satu sama lain. AS menyebut bahwa kesepakatan ini bertujuan untuk membuka kembali jalur perdagangan penting dan mendukung terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Namun, implementasi kesepakatan ini belum memiliki tanggal pasti. Rusia menyatakan bahwa gencatan hanya akan berlaku jika sejumlah sanksi terhadap sektor pangan dan pupuk mereka dicabut. Permintaan mencakup penghapusan larangan layanan terhadap kapal berbendera Rusia, pemulihan pasokan mesin pertanian, serta akses kembali ke sistem pembayaran SwiftPay bagi bank ekspor Rusia.

Presiden AS Donald Trump, saat ditanya tentang tuntutan tersebut, menyatakan, "Kami sedang mempertimbangkan semuanya sekarang. Kami sedang mengkajinya."

Pernyataan Gedung Putih menyebut bahwa AS akan "membantu mengembalikan akses Rusia ke pasar global untuk ekspor pertanian dan pupuk," pernyataan yang segera ditanggapi kritis oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Zelensky menilai pernyataan itu melemahkan posisi Ukraina. Ia menegaskan bahwa negaranya akan mendorong sanksi tambahan dan meminta dukungan militer lebih besar dari AS jika Rusia melanggar komitmen.
 

Baca Juga: Berlangsung 12 Jam, Dialog AS-Rusia soal Ukraina Berakhir Tanpa Kesepakatan

"Terlalu dini untuk mengatakan bahwa ini akan berhasil, tetapi ini adalah pertemuan yang tepat, keputusan yang tepat, dan langkah yang tepat," ujarnya. Dalam pidato malamnya, ia juga menuduh Kremlin berbohong karena mengaitkan pelaksanaan kesepakatan dengan pencabutan sanksi.

Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov menambahkan bahwa negara ketiga bisa dilibatkan sebagai pengawas kesepakatan ini. Ia menegaskan bahwa pergerakan kapal perang Rusia di luar wilayah timur Laut Hitam akan dianggap sebagai pelanggaran. "Dalam kasus ini, Ukraina berhak penuh untuk melakukan pembelaan diri," tegasnya.

Sementara itu, kesepakatan ini lahir di tengah meningkatnya eskalasi konflik. Rusia baru saja meluncurkan rudal ke kota Sumy pada Senin, yang melukai lebih dari 100 orang. Ukraina juga menyerang infrastruktur militer di Kursk dengan drone, menewaskan hingga 30 tentara Rusia. Pada Selasa pagi, Ukraina melaporkan serangan 139 drone dan satu rudal balistik dari Rusia.

Gencatan ini juga mencakup kesepakatan untuk mengembangkan implementasi larangan terhadap serangan energi lintas wilayah. Sebelumnya, kesepakatan serupa pernah dicapai pada 2022 dalam bentuk perjanjian jalur aman bagi kapal dagang yang mengekspor gandum dan minyak bunga matahari.

Namun, perjanjian itu runtuh pada Juli 2023 setelah Rusia menarik diri karena mengklaim klausul penting tidak dijalankan.

Baik Moskow maupun Kyiv saling tuding melanggar kesepakatan energi saat perundingan damai di Riyadh berlangsung. Rusia menyebut Ukraina tetap menargetkan infrastruktur energi sipil mereka, sementara Ukraina menyebut serangan Rusia sebagai bukti bahwa Moskow tidak berniat menjalankan kesepakatan secara tulus.