Hamas Tolak Diskusi Gencatan Senjata Setelah Rencana Israel Rebut Seluruh Gaza

Jakarta: Hamas menyatakan bahwa tidak ada gunanya melanjutkan pembicaraan gencatan senjata atau kesepakatan pembebasan sandera, setelah Israel menyetujui rencana operasi militer skala besar untuk merebut seluruh Jalur Gaza. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Hamas, Bassem Naim.

"Tidak ada gunanya pembicaraan baru apa pun sementara Israel melanjutkan 'perang kelaparan'-nya," ujar Naim, mengutip BBC pada Selasa, 6 Mei 2025.

Israel pada Senin mengumumkan bahwa tujuan dari operasi "skala luas" ini adalah pembebasan sandera dan "kekalahan total" Hamas. Pejabat Israel mengatakan rencana itu mencakup "penangkapan" seluruh wilayah Gaza, termasuk pemindahan sebagian besar dari 2,1 juta penduduknya serta pengendalian penuh atas distribusi bantuan.

Namun, melansir BBC, pejabat Israel menyebut serangan besar-besaran ini tidak akan dimulai hingga setelah kunjungan Presiden AS Donald Trump ke wilayah tersebut pekan depan. Hal ini, menurut pejabat Israel, memberi Hamas "jendela peluang" untuk menerima kesepakatan.

Menanggapi hal itu, Naim menegaskan sikap penolakan. Hamas, katanya, tidak akan bernegosiasi di tengah situasi yang disebutnya sebagai taktik kelaparan dan pengungsian massal.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa operasi darat yang diperluas dan kehadiran militer yang berkepanjangan akan "dengan sendirinya menyebabkan lebih banyak kematian warga sipil dan kehancuran Gaza lebih lanjut," dikutip dari BBC.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan keprihatinan yang mendalam dan sepakat bahwa "diperlukan proses perdamaian yang diperbarui," menurut pernyataan Downing Street.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan membantu memasok makanan ke Gaza

"Orang-orang sedang kelaparan dan kami akan bantu mereka mendapat makanan. Banyak pihak yang memperburuk keadaan," ujar Trump, seraya menuding Hamas sebagai pihak yang merampas bantuan.
 

Baca Juga: Warga Gaza Hadapi Kelaparan di Tengah Rencana Ekspansi Militer Israel

Israel memutuskan semua pasokan bantuan ke Gaza sejak 2 Maret dan melanjutkan ofensif dua minggu kemudian setelah gencatan senjata dua bulan runtuh. Israel menuduh Hamas mencuri dan menyimpan bantuan, tuduhan yang dibantah Hamas.

Badan-badan bantuan internasional memperingatkan bahwa jika tidak ada perubahan, kelaparan massal tak terhindarkan. Mereka juga mengecam rencana Israel menyalurkan bantuan lewat perusahaan swasta di pangkalan militer, menyebutnya sebagai pelanggaran prinsip kemanusiaan dan menyatakan tidak akan bekerja sama.

BBC melaporkan bahwa sejak serangan Israel dilanjutkan, setidaknya 2.459 orang tewas dari total 52.567 korban jiwa sejak 7 Oktober 2023 menurut data dari kementerian kesehatan Gaza yang dikelola Hamas.

Melalui Telegram resminya, Hamas pada Selasa, 6 Mei 2025, menyebut rencana Israel sebagai "keputusan eksplisit untuk mengorbankan para sandera Israel dan mengulangi siklus kegagalan". Hamas juga menyatakan bahwa rakyat dan perlawanan Palestina tidak akan takut oleh ancaman maupun rencana jahat tersebut dan akan tetap bertahan di tanah mereka.

"Pernyataan dari teroris Netanyahu, yang merupakan buronan Mahkamah Pidana Internasional, menegaskan tekadnya untuk melakukan lebih banyak kejahatan perang terhadap warga sipil tak berdosa di Jalur Gaza, dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat yang diberikan oleh pemerintahan AS saat ini," tulis Hamas.

"Kami menyerukan kepada bangsa Arab, Islam, dan komunitas internasional untuk bertanggung jawab, bergerak segera, dan menghentikan agresi serta mengadili penjahat perang atas kejahatan mereka," tulis Hamas dalam pernyataan yang diunggah di kanal Telegram resminya, dikutip pada Selasa, 6 Mei 2025."Kami adalah pemilik sah tanah ini dan akan tetap disini, apapun bentuk agresi fasis dari penjajah," tegas Hamas.

Lebih lanjut, Hamas juga menyerukan dukungan massa dari rakyat Arab dan Muslim untuk mendukung perlawanan Palestina "dalam segala bentuknya dan di semua lini" demi menggagalkan rencana pendudukan dan memperkuat keteguhan rakyat Gaza.