Banggar DPR Rekomendasikan Pemerintah Tambah Bantuan Minyak Goreng untuk Masyarakat Miskin

Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR merekomendasikan kepada pemerintah melalui APBN 2025 untuk menambah bantuan berupa minyak goreng kepada masyarakat rumah tangga miskin dan rentan miskin, dengan jumlah penerima manfaatnya 20 juta keluarga. Ini jadi upaya melakukan penebalan stimulus ekonomi dan mendorong daya beli masyarakat.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengungkapkan rekomendasi ini juga muncul atas permintaan Ketua DPR Puan Maharani. 

"Rekomendasi tersebut langsung disetujui oleh Menteri Keuangan. Kami mengapresiasi atas respons langsung Menteri Keuangan untuk menambah penebalan stimulan," kata Said dalam keterangannya, Kamis, 18 Agustus 2025. 

Said menjelaskan data BPS pada Agustus 2025, terjadi deflasi sebesar 0,08 persen secara bulanan (mtm). Artinya, ada indikasi tekanan daya beli yang terjadi di masyarakat. Andil deflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang sebesar 0,08 persen. Kemudian, komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar yakni tomat 0,10 persen, dan cabai rawit 0,07 persen.
 

Baca juga: Said Abdullah Minta Kucuran Dana Rp200 Triliun Menyasar Usaha Menengah ke Bawah

Survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa Indeks kondisi ekonomi turun dari 106,6 menjadi 105,1 pada Agustus 2025. Begitu pula dengan indeks keyakinan konsumen, dari 118,1 menjadi 117,2 pada Agustus 2025, serta Indeks Ekspektasi Konsumen yang juga turun dari 129,6 menjadi 129,2 pada Agustus 2025. 

"Secara bulanan, Data BI menunjukkan bahwa Survei Penjualan Eceran (SPE) diindikasikan mengalami kontraksi 4,1 persen (mtm) pada Juli 2025, lebih dalam dibandingkan dengan Juni 2025 sebesar 0,2 persen (mtm)," beber Said.


Said Abdullah pimpin Rapat Banggar DPR. Foto: Dok Metrotvnews.com

Ia juga menjelaskan indeks penjualan riil pada Agustus 2025 diperkirakan masih kontraksi sebesar 0,3 persen (mtm). Meskipun hal ini merupakan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya di angka 4,1 persen (mtm). 

"Atas dasar angka angka di atas, Banggar DPR bersama pemerintah sepakat bahwa APBN harus berperan penting sebagai kekuatan shock absorber," ujar legislator PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Sebagai respons cepat menempatkan APBN sebagai peran tersebut, terutama pada tahun 2025, pemerintah telah meluncurkan aloaksi anggaran Rp16,23 triliun untuk membiayai stimulus guna mendorong daya beli masyarakat.