Komisi I DPR: Ada Calon Dubes Punya Rekam Jejak Kurang Baik

Jakarta: Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyatakan tidak ada persoalan besar dalam proses uji kelayakan dan kepatutan dari 24 calon duta besar RI yang akan mengisi posisi kosong di sejumlah negara sahabat. Namun, Utut mengakui ada beberapa nama yang dinilai kurang tepat karena memiliki rekam jejak yang kurang baik.

"Tapi kalau satu dua yang nggak pas, namanya manusia. Dalam berhubungan pasti pernah ada kekeliruan," jelas Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu, 6 Juli 2025.

Menurut Utut hal tersebut bukan permasalahan signifikan. Ia menilai jika ada masalah yang tergolong besar, tentu akan muncul perdebatan panjang dalam uji kelayakan dan kepatutan calon dubes.

"Nanti kita buat tabel, mana yang masih cocok semua, mana yang dianggap belum. Kalau yang belum, apakah itu berpotensi fatal atau tidak. Tapi sejauh ini, yang saya lihat, kalau ini dianggap bocoran, semuanya oke," ujarnya.
 

Baca juga: Kemampuan Menerjemahkan Visi-Misi Presiden Jadi Indikator Penilaian Calon Dubes

Utut juga mengungkapkan bahwa tidak ada indikator atau kriteria khusus dalam proses uji kelayakan terhadap para calon dubes kali ini. Menurutnya, hal itu disebabkan karena setiap fraksi di DPR memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menilai para calon.

"Setiap fraksi punya yang di-underline-kan. Diberi kesempatan masing-masing fraksi tiga menit, tiga menit, tiga menit. Tentu sudut pandang fraksi PDIP, misalnya, berbeda dengan teman-teman di Gerindra dan Golkar," tukasnya. 

Komisi I DPR kembali menggelar uji kelayakan dan kepatutan bagi 12 duta besar Indonesia untuk sejumlah negara sahabat, Minggu, 6 Juli 2025. Uji kelayakan dan kepatutan juga telah dilakukan terhadap 12 calon duta besar lainnya pada Sabtu, 5 Juli 2025. Dengan demikian, total ada 24 calon duta besar RI yang akan menduduki jabatan masing-masing.

Setelah 24 calon duta besar selesai menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Komisi I DPR akan segera menggelar rapat internal untuk menyimpulkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR.