Soal Keluhan Biaya Revitalisasi Pasar Sunter Podomoro, Pramono: Harus Transparan dan Adil

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons keluhan para pedagang mengenai tingginya beban biaya revitalisasi Pasar Sunter Podomoro. Ia menegaskan Perumda Pasar Jaya harus bersikap transparan dan adil dalam menentukan besaran biaya yang dibebankan kepada pedagang.

“Yang pertama untuk revitalisasi pasar itu menjadi tanggung jawab PD Pasar Jaya. Bahwa kemudian nanti hitungannya berapa yang akan di-share kepada para pedagang tentunya harus diperlakukan secara transparan,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Jumat, 4 September 2026. 

Pramono mengaku belum memegang rincian nominal biaya yang dikeluhkan para pedagang tersebut. Meski demikian, ia mengaku telah menginstruksikan Direktur Utama Perumda Pasar Jaya dan Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta untuk segera membenahi skema penentuan tarifnya.

“Saya terus terang untuk Podomoro ini detailnya saya tidak tahu angkanya. Tetapi saya telah menyampaikan kepada Pak Dirut dan juga kepada Badan BUMD, prinsipnya adalah semua pasar-pasar yang direvitalisasi jangan sampai kemudian para pedagangnya tidak mau menggunakan itu. Percuma,” kata Pramono. 

Suasana Pasar Sunter Podomoro, Jakarta Utara. Metro TV/Azri Arifin.

Pramono menekankan pentingnya keterbukaan dan keadilan agar proses penataan ulang pasar tidak justru memberatkan para pedagang. 

“Maka untuk itu harus transparan, adil dan kemudian berapa nanti angkanya untuk share masing-masing pedagang, terus terang saya mohon maaf saya enggak hafal angkanya, tapi itulah yang nanti akan diterapkan. Jadi sistemnya yang kita atur bersama-sama,” ucap dia. 

Sebelumnya, puluhan pedagang yang terhimpun dalam Paguyuban Pasar Sunter Podomoro menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 31 Agustus 2926. Dalam aksinya, massa mendesak penghentian revitalisasi sekaligus meminta Perumda Pasar Jaya mengkaji ulang penetapan harga lapak agar sesuai dengan kondisi finansial pedagang.