9 Negara Asia yang Memberi Akses Ruang Udara untuk Militer AS

Jakarta: Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi menandatangani kesepakatan "Major Defense Cooperation Partnership" (MDCP) dalam kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke AS pada 13 April 2026.

Langkah diplomatik ini berjalan beriringan dengan merebaknya kabar mengenai rencana Washington untuk memperoleh akses lintasan menyeluruh bagi armada militer mereka di ruang udara Indonesia.

Kendati klausul mengenai pemanfaatan ruang udara tersebut tidak tercantum secara tertulis dalam dokumen MDCP yang baru saja diresmikan, sejarah mencatat bahwa sejumlah negara di Asia telah lebih dulu memberikan hak lintas udara maupun pangkalan bagi kepentingan militer AS.

Berikut adalah rincian negara-negara tersebut beserta dasar kerja samanya:
 

Singapura

Singapura merupakan salah satu mitra paling strategis di Asia Tenggara yang secara transparan memberikan overflight privileges (hak lintas udara) dan pangkalan bagi militer AS.

Akses ini diberikan secara hukum melalui MOU 1990 tentang penggunaan fasilitas militer, yang kemudian diperdalam lewat Strategic Framework Agreement 2005 dan Enhanced Defence Cooperation Agreement 2015.

Komitmen jangka panjang kedua negara ditegaskan kembali dalam Protocol of Amendment 2019, yang memperpanjang hak akses militer AS ke pangkalan udara dan pangkalan laut Singapura selama 15 tahun ke depan.
 

Qatar

Qatar secara eksplisit memberikan hak ruang udara kepada AS, memposisikan negara ini sebagai pusat operasi udara utama di Timur Tengah.

Kerangka kerja sama pertahanannya bermula dari Defense Cooperation Agreement 1992 yang terus berkembang melalui serangkaian perjanjian strategis, seperti Acquisition and Cross-Servicing Agreement 2013, Defense Cooperation Agreement 2014, hingga Maritime Implementing Agreement 2020.

Qatar merupakan tuan rumah bagi Al Udeid Air Base, sebuah fasilitas udara yang diakui secara global sebagai infrastruktur paling vital bagi seluruh spektrum operasi militer AS di kawasan tersebut.
 

Bahrain

Bahrain memberikan akses lintas udara yang sangat luas sekaligus menjadi lokasi bagi markas besar U.S. Fifth Fleet.

Hubungan pertahanan yang erat ini ditopang secara formal oleh Defense Cooperation Agreement 1991, pemerintah AS mencatat bahwa Bahrain telah memberikan dukungan fasilitas kepada Angkatan Laut AS selama lebih dari 50 tahun.
 

Kuwait

Kuwait merupakan negara lain yang secara resmi memberikan hak lintas udara kepada militer AS. Dasar utama dari kemitraan ini adalah Defense Cooperation Agreement 1991, yang di kemudian hari diperkuat secara logistik melalui Acquisition and Cross-Servicing Agreement 2013.

Selain memberikan akses ruang udara, Kuwait memegang peranan krusial sebagai pusat logistik militer AS di Asia Barat, di mana jalur udaranya menopang operasional pangkalan-pangkalan penting seperti Camp Arifjan serta Ali Al Salem Air Base.
 

Baca Juga: Spesifikasi F-15E Strike Eagle, Jet AS yang Ditembak Jatuh Iran

 

Jepang

Jepang merupakan pilar utama aliansi keamanan AS di Asia Timur yang memberikan akses fasilitas, kawasan militer, pelabuhan, hingga bandara secara terintegrasi. Landasan hukum utamanya adalah Treaty of Mutual Cooperation and Security 1960 serta Status of Forces Agreement (SOFA) 1960.

Dalam perjanjian tersebut, AS diberikan hak penggunaan atas fasilitas dan area di Jepang, sementara pemerintah Jepang berkewajiban mengambil langkah pengamanan yang diperlukan atas daratan, perairan teritorial, hingga ruang udara di sekitar fasilitas tersebut.
 

Filipina

Filipina memberikan akses militer kepada AS melalui serangkaian perjanjian aliansi yang dinamis, dimulai dari Mutual Defense Treaty 1951. Kerja sama ini kemudian diperkuat oleh Visiting Forces Agreement 1998 dan mencapai tahap signifikan melalui Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) 2014.

Melalui EDCA, pasukan AS mendapatkan akses rotasional ke lokasi-lokasi strategis yang disepakati untuk latihan bersama dan misi keamanan. Pada tahun 2023, kedua negara telah menambah empat lokasi EDCA baru, sehingga total terdapat sembilan lokasi di Filipina yang menjadi titik tumpu operasi militer dan lintas udara AS.


Jet Tempur F-15 Strike Eagle. (Dok. Angkatan Udara)
 

Korea Selatan

Korea Selatan masuk dalam kategori negara yang memberikan akses penempatan pasukan dan fasilitas militer skala besar kepada AS berdasarkan Mutual Defense Treaty 1953.

Perjanjian tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Korea Selatan memberikan hak bagi AS untuk menempatkan kekuatan darat, udara, dan laut di dalam maupun di sekitar wilayah kedaulatannya.

Hubungan ini diatur lebih lanjut melalui Status of Forces Agreement (SOFA), dengan lebih dari 28.500 personel militer AS ditempatkan di sana per Maret 2026.
 

Oman

Oman berperan sebagai mitra strategis yang memberikan akses penting, terutama di sektor fasilitas pelabuhan dan logistik militer bagi AS. Berdasarkan informasi dari pemerintah AS, Oman telah memberikan akses ke fasilitas untuk AS sejak tahun 1980.

Pada Maret 2019, kedua negara menandatangani Framework Agreement yang memperluas jangkauan akses AS ke fasilitas serta pelabuhan strategis di wilayah Salalah dan Duqm. Keberadaan akses ini sangat mendukung fleksibilitas dan mobilitas militer AS di kawasan maritim yang menghubungkan Timur Tengah dan Asia.
 

Uni Emirat Arab (UEA)

Uni Emirat Arab menjadi salah satu negara Asia yang menyediakan fasilitas militer krusial bagi AS, khususnya dalam mendukung operasi udara dan pertahanan.

Berdasarkan Kementerian Luar Negeri AS per Januari 2025, UEA menjadi tuan rumah bagi Gulf Air Warfare Center di Al Dhafra Air Base, tempat sekitar 3.500 personel militer AS berbasis. Kehadiran fasilitas ini menjadikan UEA sebagai elemen penting bagi operasi udara, pertahanan rudal, dan dukungan logistik AS di kawasan Teluk.