Trump Disebut Akan Mengakui Sejumlah Wilayah Ukraina yang Diduduki Rusia

Washington DC: Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump disebut siap mengakui kendali Rusia atas Krimea dan sejumlah wilayah Ukraina yang diduduki, sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri perang yang hampir memasuki tahun keempat.

Melansir The Telegraph, langkah ini akan menjadi perubahan besar dalam kebijakan diplomatik Washington yang selama ini menolak pemberian legitimasi atas aneksasi wilayah secara paksa.

Trump sebelumnya telah mengirim utusan damainya, Steve Witkoff, bersama menantunya Jared Kushner, ke Moskow untuk menyampaikan tawaran langsung kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Moskow menjadikan pengakuan hukum atas wilayah-wilayah yang direbut sebagai salah satu isu kunci dalam pembicaraan damai.

Salah satu sumber yang dikutip menyatakan bahwa Washington tampak semakin tidak menghiraukan keberatan dari para sekutu Eropa terkait rencana ini.

"Semakin jelas bahwa pihak Amerika tidak peduli dengan posisi Eropa. Mereka mengatakan bahwa negara-negara Eropa bisa melakukan apa pun yang mereka mau," ucap salah satu sumber kepada Telegraph.

Dalam pernyataannya pada Kamis, Putin menegaskan bahwa pengakuan hukum dari Washington atas Crimea serta wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai bagian dari Federasi Rusia akan menjadi salah satu isu utama dalam negosiasi atas rencana damai yang dibawa Trump.

Melansir The Telegraph, Kremlin pada Jumat mengumumkan bahwa mereka telah menerima strategi revisi untuk mengakhiri perang, yang disusun setelah pembicaraan darurat antara pejabat Ukraina dan Amerika Serikat di Jenewa, Swiss, akhir pekan lalu. Sebelumnya, Witkoff disebut telah merumuskan sebuah rencana damai awal berisi 28 poin setelah serangkaian diskusi dengan pejabat Rusia.

Dalam rencana awal itu, Amerika Serikat menawarkan pengakuan "de facto" atas Crimea dan dua wilayah Donbas timur, yakni Donetsk dan Luhansk. Strategi tersebut juga mengusulkan pengakuan "de facto" atas wilayah yang dikuasai Rusia di belakang garis kontak di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata.

Garis kontak di Kherson dan Zaporizhzhia akan dibekukan sebagai batas yang diakui secara de facto, sementara Rusia akan melepaskan wilayah lain di luar lima kawasan tersebut.

Selain itu, pasukan Ukraina diminta mundur dari bagian Oblast Donetsk yang saat ini masih mereka kuasai untuk dijadikan zona penyangga demiliterisasi yang diakui sebagai milik Federasi Rusia, meski pasukan Rusia tidak akan memasuki zona tersebut.

Laporan The Telegraph menyebutkan bahwa dalam perundingan di Jenewa, pejabat Ukraina dan Amerika Serikat kemudian menyusun rencana baru berisi 19 poin yang dinilai lebih tidak menguntungkan bagi Moskow.

Namun, sejumlah sumber menegaskan bahwa tawaran Amerika Serikat untuk memberikan pengakuan tetap dipertahankan sebagai bagian dari strategi.
 

Konstitusi Ukraina Larang Pemberian Wilayah

Berdasarkan konstitusi Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky tidak bisa begitu saja menyerahkan wilayah kepada negara lain tanpa terlebih dahulu mengajukan pertanyaan tersebut kepada rakyat melalui referendum nasional.

Karena itu, meski Washington dapat memberikan pengakuan secara sepihak, Kyiv secara konstitusional tidak dapat melegitimasi perubahan batas negara tanpa persetujuan rakyat.

Sebelum mengundurkan diri dari jabatannya, Kepala Staf Presiden Ukraina, Andriy Yermak, yang memimpin perundingan atas rencana damai terbaru, menegaskan sikap keras Kyiv terhadap gagasan penyerahan wilayah.

"Tidak ada satu pun orang waras hari ini yang akan menandatangani dokumen untuk menyerahkan wilayah. Selama Zelensky menjadi presiden, tidak seorang pun boleh berharap kami menyerahkan wilayah. Ia tidak akan menandatangani penyerahan wilayah. Konstitusi melarang hal itu. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali jika mereka ingin bertentangan dengan konstitusi Ukraina dan rakyat Ukraina," ujar Yermak, dikutip The Telegraph.

Yermak dan Penasihat Keamanan Nasional Ukraina, Rustem Umerov, semula dijadwalkan terbang ke Florida untuk bertemu pejabat AS di resor Mar-a-Lago milik Trump pada akhir pekan ini.

Namun pada Jumat, Yermak mengundurkan diri setelah rumahnya digerebek oleh aparat antikorupsi. Zelensky kemudian menyatakan bahwa proses pemilihan Kepala Staf baru akan dimulai pada Sabtu.
 

Baca Juga: Apa Isi Proposal 28 Poin Gencatan Senjata Ukraina-Rusia Donald Trump?

 

Eropa Bersikukuh Tolak Pemberian Wilayah Ukraina

Sejumlah kekhawatiran muncul di Eropa terkait rencana pengakuan tersebut.

Banyak negara Eropa khawatir sebuah kesepakatan damai yang suboptimal akan dipaksakan kepada Kyiv demi mengakhiri perang dengan cepat. Negara-negara Eropa sebelumnya berulang kali menegaskan tidak akan mendukung perjanjian damai yang melegitimasi perubahan perbatasan melalui agresi militer.

Setelah pertemuan koalisi negara pendukung Ukraina pada Rabu, para pemimpin mereka mengeluarkan pernyataan yang kembali menggarisbawahi prinsip tersebut.

"Mereka dengan tegas menyatakan bahwa perbatasan tidak boleh diubah dengan kekerasan. Prinsip ini tetap menjadi salah satu landasan utama untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Eropa dan di luar kawasan," bunyi pernyataan yang dikutip The Telegraph.

Sebagai tandingan atas rencana damai versi Washington, pihak Eropa menyusun sebuah kontrausulan berisi 24 poin. Tidak seperti rencana awal Witkoff, proposal Eropa itu tidak merekomendasikan pengakuan atas kendali Rusia di wilayah pendudukan.

Sebaliknya, rencana Eropa mengusulkan agar isu teritorial hanya dibahas setelah gencatan senjata penuh dan tanpa syarat mulai berlaku.

"Ukraina berkomitmen untuk tidak merebut kembali wilayah kedaulatannya yang diduduki melalui cara militer. Negosiasi soal pertukaran wilayah akan dimulai dari garis kontak," demikian bunyi proposal yang dikeluarkan eropa.

Hal tersebut menunjukan perbedaan tajam antara rancangan rencana damai versi Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan adanya jurang pendekatan terhadap masa depan Ukraina. Sementara Washington tampak siap memberi konsesi teritorial demi mengakhiri perang, Eropa tetap bersikukuh pada prinsip bahwa perbatasan tidak boleh diubah melalui kekerasan.

Di tengah tarik-menarik rancangan kesepakatan, Trump masih belum secara terbuka memaparkan detail penuh rencana damainya kepada publik.

Sejumlah isu paling sensitif, termasuk klausul final terkait status wilayah yang dicaplok, dilaporkan sengaja dikosongkan di naskah terbaru untuk kemudian diisi setelah pertemuan tatap muka antara Zelensky dan Trump.

Hingga kini Zelensky belum mengumumkan kapan ia akan melakukan perjalanan ke Washington atau Florida untuk bertemu langsung dengan Presiden Trump.
 

Gedung Putih Tegaskan Laporan Bersifat Spekulatif

Pada saat yang sama, muncul kekhawatiran baru setelah rekaman percakapan telepon antara Witkoff dan negosiator Rusia bocor ke publik.

Dalam percakapan itu, Witkoff disebut memberi masukan kepada pejabat Rusia tentang cara "merayu" Gedung Putih agar lebih lunak terhadap tuntutan Moskow, termasuk terkait kebutuhan agar Ukraina melepaskan Donetsk.

Sejumlah pakar intelijen sumber terbuka menduga badan intelijen Eropa berada di balik kebocoran tersebut untuk menyoroti hubungan yang kian mesra antara utusan Trump dan Kremlin.

Merespons berbagai laporan tersebut, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa informasi terkait diplomasi sensitif masih bersifat spekulatif jika tidak bersumber langsung dari Presiden AS atau tim keamanan nasionalnya.

"Amerika Serikat terus melakukan diskusi yang intens dengan pihak Rusia dan Ukraina. Setiap pemberitaan tentang percakapan diplomatik yang sensitif ini harus dianggap bersifat spekulatif sampai disampaikan langsung oleh presiden atau tim keamanan nasionalnya," ujar Leavitt, dikutip The Telegraph.

Jika laporan ini benar, langkah tersebut akan menandai pertama kalinya Amerika Serikat memberikan legitimasi atas aneksasi wilayah secara paksa oleh Rusia sejak konflik Ukraina meletus pada 2014.