PM Inggris Tegaskan Tak Akan Tinggal Diam atas Penderitaan Warga Palestina

London: Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan pemerintahnya tidak akan tinggal diam ketika "penderitaan mengerikan" warga Palestina terus memburuk dan prospek Solusi Dua Negara (Two-State Solution) semakin terancam.

Burnham mengatakan Inggris selama bertahun-tahun telah menyerukan Solusi Dua Negara di Timur Tengah. Namun, menurutnya, seruan tersebut tidak berarti tanpa tindakan nyata.

"Kami telah menyerukan solusi dua negara di Timur Tengah selama bertahun-tahun, tetapi kita harus menyadari bahwa kata-kata itu tidak berarti apa-apa jika tidak didukung dengan tindakan," tulis Burnham melalui platform X yang dikutip Anadolu Agency, Rabu, 9 September 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Inggris mengumumkan langkah-langkah baru terkait Israel dan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Burnham mengatakan kebijakan baru tersebut telah dipertimbangkan secara hati-hati dan merupakan langkah yang terarah. Menurutnya, kebijakan itu tidak ditujukan kepada rakyat Israel, melainkan terhadap "kebijakan yang tidak dapat diterima" dari pemerintah Israel.

"Sudah terlalu lama kami ragu untuk bertindak, karena takut dituduh anti-Israel," ujarnya. Burnham kembali menyebut penderitaan rakyat Palestina sebagai "noda pada hati nurani dunia."

Ia juga mengakui bahwa sebelum menjabat sebagai perdana menteri, ia telah menilai respons Inggris terhadap situasi Palestina terlalu lambat dan tidak cukup baik.

"Itulah sebabnya saya berkomitmen untuk mengubah pendekatan pemerintah. Saya tidak akan tinggal diam ketika penderitaan mengerikan ini terus meningkat dan prospek Solusi Dua Negara, harapan terbaik untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan, diserang," tegasnya.

Inggris Batasi Perdagangan dengan Permukiman Israel

Selasa kemarin, Inggris bersama 10 negara Eropa lainnya, termasuk Prancis, serta Kanada mengumumkan rencana untuk memberlakukan pembatasan nasional terhadap perdagangan barang dengan permukiman Israel.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan permukiman Israel di Tepi Barat dan dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.

Langkah Inggris muncul setelah pemerintah Israel berencana membangun sekitar 1.200 unit rumah baru di wilayah yang diduduki. Rencana tersebut memicu kecaman dari berbagai negara dan organisasi internasional.

Data PBB menunjukkan kekerasan yang dilakukan pemukim Israel di Tepi Barat telah mencapai "tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya." Lebih dari 1.400 serangan yang menyebabkan korban atau kerusakan properti tercatat sepanjang 2026.

Sekitar 750.000 warga Israel disebut tinggal di 516 permukiman dan pos permukiman di wilayah yang diduduki.

Pemerintah Inggris mengatakan langkah terbaru tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kemungkinan terwujudnya solusi dua negara, dengan negara Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai dan aman.

Perubahan kebijakan itu menandai sikap London yang semakin tegas terhadap kebijakan permukiman Israel di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah Palestina.

Baca juga: Inggris Siapkan Larangan Dagang dengan Permukiman Israel di Tepi Barat