Indonesia di KTM-LB OKI: Somaliland Bagian Tak Terpisahkan dari Somalia

Jeddah: Indonesia menegaskan dukungan penuh terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Federal Somalia, dengan menegaskan bahwa Somaliland merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Somalia.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) ke-22 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar di Jeddah, Arab Saudi, pada akhir pekan kemarin.

“Kedaulatan dan kesatuan teritorial Republik Federal Somalia harus dihormati sepenuhnya,” ujar Anis Matta, dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Minggu, 11 Januari 2026.

KTM-LB OKI tersebut diselenggarakan atas permintaan Presiden Somalia untuk merespons pengakuan Israel terhadap Somaliland sebagai negara merdeka.

Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan kecaman keras dan secara tegas menolak pengakuan Israel atas Somaliland. Menurut Anis Matta, langkah tersebut berpotensi memicu destabilisasi kawasan serta melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.

Lebih lanjut, Indonesia mendorong agar persoalan Somaliland dapat diselesaikan secara internal oleh Somalia melalui dialog damai. Indonesia juga mengajak OKI untuk mengaktifkan kembali OIC Contact Group on Somalia dan memberdayakannya guna menjaga integritas teritorial Somalia serta stabilitas keamanan kawasan.

Sebelumnya, Indonesia turut serta dalam Joint Statement yang diprakarsai Mesir dan didukung oleh 22 negara, serta OKI dan Gulf Cooperation Council (GCC). Pernyataan bersama tersebut menegaskan penolakan atas pengakuan Israel, dukungan penuh kepada Somalia, serta penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut.

Sebanyak 39 negara anggota OKI menghadiri pertemuan tersebut, dengan 11 delegasi di antaranya diwakili pada tingkat menteri luar negeri. Pertemuan KTM-LB OKI ke-22 itu berhasil mengadopsi dua resolusi, termasuk resolusi yang menolak pengakuan Israel atas Somaliland serta menegaskan dukungan OKI untuk menangani implikasi politik dan keamanan dari langkah tersebut.

Baca juga:  Wamenlu RI Ajak Komunitas Global Dukung Penuh Upaya Rekonsiliasi Libya