Pramono Ungkap Penyebab Banyak Aset Pemprov DKI Belum Dimaksimalkan

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti banyak aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang belum dimanfaatkan maksimal. Penyebabnya, pengambil keputusan terdahulu cenderung berhati-hati dalam bertindak.

“Salah satu sebab, pasti pengambil keputusan. Pengambil kebijakan tidak mau tersandera dengan persoalan hukum,” kata Pramono setelah meninjau lahan eks kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Jakarta Selatan, dilansir dari Antara, Kamis, 11 Juni 2026.

Dia mengaku sudah berpengalaman sejak 1999 di pemerintahan. Dia terbiasa melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan kebijakan publik, ruang hukum, dan sebagainya.

Dia memastikan akan memanfaatkan lahan eks kantor BPSDM secara transparan. Dia juga meminta pendampingan dari pihak penegak hukum agar tidak timbul persoalan di kemudian hari.

“Dari awal, saya juga akan meminta pendampingan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) maupun Jamdatun (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara) supaya dalam persoalan yang menyangkut tempat yang sebegitu strategis ini, siapa pun terlindungi secara hukum,” ungkap Pramono.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Pramono meninjau lahan eks kantor BPSDM untuk dimanfaatkan menjadi Jakarta International Cultural Hub. Kawasan seluas 24.375 meter persegi atau sekitar 2,4 hektare itu akan dikembangkan melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan pihak swasta tanpa menggunakan APBD DKI Jakarta.

Pramono menilai aset milik Pemprov DKI Jakarta tersebut sangat strategis karena berada di kawasan Segitiga Emas Jakarta. Aset itu berada di antara Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Casablanca yang dikelilingi pusat bisnis, perkantoran, kedutaan besar, pusat perbelanjaan, serta kawasan hunian.