KPK Dapat Tambahan Data Korupsi Kuota Haji di Riyadh hingga Mina

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari informasi terkait korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama, di Arab Saudi. Penyidik mendapatkan data tambahan berupa foto usai mengunjungi Riyadh sampai Mina.

"Foto yang saya terima itu di Riyadh. Kemudian kemarin itu sudah Jedah. Kemudian terakhir itu foto yang kami terima itu sedang di Mina," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Desember 2025.

Asep enggan memerinci gambar dari foto yang dikirim penyidik KPK dari Arab. Sejumlah lokasi yang dikunjungi merupakan pemberhentian jamaah haji.

"Jadi sedang dicek lah tempat yang di mana jemaah-jemaah itu terkonsentrasi. Salah satu itu kan ini," ujar Asep.
 

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur. Foto: Metro TV/Candra

Dari total itu, pemerintah seharusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025.