Suara dari Pesisir Jawa Tengah di Tengah Ancaman Krisis Iklim

Jakarta: Perubahan kondisi lingkungan di sejumlah wilayah pesisir Jawa Tengah semakin menjadi perhatian berbagai kalangan. Meluasnya banjir rob serta persoalan drainase yang tidak memadai disebut turut meningkatkan kerentanan desa-desa pesisir terhadap dampak perubahan iklim.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, menilai situasi yang dihadapi masyarakat pesisir saat ini telah berkembang menjadi krisis iklim yang memerlukan langkah nyata dari negara.

"Tantangan terbesar dari negara ini, punya enggak peta jalan sebenarnya dalam menghadapi dampak krisis iklim, atau setidaknya dalam mengadaptasi dan memitigasi? Karena dari sisi ketangguhan masyarakat ini kan enggak pernah dipikirkan. Pemerintah itu seperti pemadam kebakaran," kata Susan dalam keterangan pers, Sabtu, 14 Maret 2026.
 

KIARA menilai berbagai wilayah pesisir kini menghadapi ancaman yang semakin nyata, terutama ketika banjir rob datang lebih sering dan permukiman warga mulai terdampak secara perlahan. Di beberapa daerah, masyarakat bahkan harus berupaya memperbaiki kerusakan rumah maupun fasilitas umum secara swadaya.

Menurut Susan, akses terhadap bantuan pemerintah juga tidak selalu mudah. Program bantuan yang berasal dari Dana Desa, APBN, maupun APBD dinilai kerap terkendala oleh aturan program yang bersifat tahunan dan prosedur yang tidak sederhana.

"Ada desa tenggelam yang terabaikan, akses bantuan pemerintah dari APBD Desa hingga APBN sulit didapat," jelasnya.

Selain persoalan bantuan, KIARA juga menyoroti sejumlah proyek pembangunan fisik yang dianggap belum sepenuhnya menjawab akar persoalan lingkungan di kawasan pesisir. Beberapa program seperti pembangunan tanggul laut besar maupun penanaman mangrove dinilai perlu diiringi dengan kebijakan yang lebih menyeluruh dalam menjaga ekosistem pesisir.

Dampak kerusakan lingkungan juga dirasakan oleh para nelayan yang setiap hari bergantung pada kondisi laut. Ombak tinggi dan arus yang semakin tidak menentu disebut meningkatkan risiko keselamatan bagi masyarakat pesisir yang mencari nafkah di laut.


Kondisi lingkungan di wilayah pesisir Jawa Tengah. Dokumentasi/ Istimewa

Berdasarkan catatan KIARA, sejumlah peristiwa kecelakaan di laut pada tahun 2025 menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim juga menyentuh aspek keselamatan nelayan. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah.

Karena itu, KIARA mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyusun peta jalan mitigasi krisis iklim yang melibatkan masyarakat pesisir sebagai bagian penting dari proses pengambilan kebijakan.

"Kami meminta kepada pemerintah untuk segera menyusun peta jalan dan mitigasi dalam menghadapi krisis iklim," ujarnya.