Menhut Tegaskan Peran Strategis Mangrove Indonesia di Forum PBB

Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai pemilik 23 persen total luas mangrove dunia. Hal ini disampaikan Raja Juli dalam Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS). 

Pemerintah kini menempatkan ekosistem mangrove sebagai aset vital bagi aksi mitigasi perubahan iklim. Termasuk untuk ketahanan wilayah pesisir, serta konservasi keanekaragaman hayati global.

"Indonesia menyambut baik kolaborasi melalui World Mangrove Center untuk memajukan manajemen mangrove berkelanjutan di tingkat global. Dengan penguasaan hampir seperempat mangrove dunia, kami ingin memastikan ekosistem ini menjadi pilar utama dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan wilayah pesisir," ujar Raja Juli dikutip melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2026.
 

Sekitar 80 persen dari ekosistem mangrove di Indonesia berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Melalui inisiatif World Mangrove Center, Indonesia mendorong penguatan kemitraan global serta perluasan kolaborasi riset dan inovasi guna mendukung restorasi mangrove dunia secara berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kemenhut, Dyah Murtiningsih, menambahkan bahwa pusat unggulan ini dibangun untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pendanaan internasional. Inisiatif tersebut dikembangkan melalui berbagai stasiun observasi lapangan (field observatory station) di seluruh penjuru Indonesia.


Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menghadiri Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF21) yang diselenggarakan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Foto: ANTARA/HO-Kemenhut RI.

"Langkah ini diharapkan dapat mempercepat restorasi mangrove global dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekosistem pesisir dunia," kata Dyah.

Kehadiran delegasi Indonesia dalam forum ini mempertegas peran aktif negara dalam mencari solusi berbasis alam yang berkelanjutan. Dalam sidang tersebut, Raja Juli didampingi oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, serta Direktur Jenderal PDASRH.