Gagalkan Peredaran Narkoba pada 2025, TNI AL Selamatkan 24 Juta Jiwa

Jakarta: TNI AL menggagalkan peredaran narkoba di perairan Indonesia. Penggagalan peredaran pada 2025, diperkirakan menyelamatkan lebih dari 20 juta jiwa.

"Jumlah narkoba yang diamankan diperkirakan berhasil menyelamatkan jiwa sebanyak 24.488.162 orang," kata Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata dikutip dari Antara, Selasa, 12 Mei 2026.

Tak dirinci total narkoba yang disita terkait hal itu. Denih mengatakan salah satu pihak yang menjadi mitra TNI AL dalam memberantas peredaran narkoba adalah masyarakat.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara TNI Angkatan Laut dengan Bea Cukai, Polri, Bakamla RI, pemerintah daerah, instansi terkait lainnya, serta masyarakat," kata Denih

Menurut Denih, para pengedar kerap melakukan aksinya dengan berbagai modus dari mulai masuk ke pelabuhan yang tidak terdeteksi hingga melakukan pertemuan dengan pengedar lain.
 

Untuk mengantisipasi pelaku dengan modus-modus tersebut, Denih mengerahkan jajaran Kodaeral, Lanal hingga pos AL di seluruh wilayah Indonesia untuk meningkatkan intensitas patroli.

Patroli yang intensif itu pun, lanjut Denih, masih berlangsung hingga saat ini.

Hal tersebut terlihat dari jumlah jiwa yang berhasil diselamatkan TNI AL akibat penggagalan peredaran narkoba di laut yakni sebanyak 6.715 jiwa selama 2026.

Belum lagi Pusat Penerbang TNI AL (Puspenerbal) yang juga berhasil menggagalkan peredaran narkoba dan berhasil menyelamatkan 51.588 jiwa selama 2026.


Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata. Foto: Antara

Denih memastikan operasi patroli yang dilakukan pasukannya akan terus berlangsung demi memperkecil kerugian negara dari praktik penyelundupan narkoba. Dia pun juga mengajak masyarakat untuk terus berkolaborasi dengan TNI AL dalam memberantas praktik penyelundupan narkoba.

"Kami akan terus meningkatkan kesiapsiagaan operasi, deteksi dini, cegah dini, dan tindak tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan maritim di wilayah perairan Indonesia," tutup Denih.