Pramono Minta Kelurahan Jadi Wadah Aduan Masalah Warga

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta seluruh kantor kelurahan di Jakarta tidak hanya sekadar menjalankan fungsi administratif. Pramono menegaskan kelurahan harus menjadi tempat yang ramah bagi warga untuk mengadukan berbagai persoalan, mulai dari masalah sosial hingga konflik rumah tangga.

“Saya meminta kantor kelurahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi membuka diri seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, saran, dan menyelesaikan persoalan-persoalan lapangan,” ujar Pramono di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dilansir Antara, Senin, 4 Mei 2026.
 

Pramono menekankan pentingnya kehadiran pemerintah hingga tingkat terbawah untuk membantu masyarakat. Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan diharapkan mampu menangani isu sensitif seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan, hingga persoalan perceraian yang terjadi di tengah warga.

“Itulah kondisi riil yang di masyarakat yang tentunya pemerintah harus hadir untuk hal-hal yang seperti itu di tingkat paling bawah,” tegas Pramono.

Senada dengan Gubernur, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengungkapkan bahwa jumlah laporan masyarakat terkait masalah rumah tangga cukup signifikan. Pada tahun lalu saja, pihaknya mencatat ribuan aduan yang masuk ke sistem pelayanan.


Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Dok. Antara.

“Kalau kasus-kasus setahun itu kita mendapat laporan dari berbagai penyebab ya. Di tahun lalu ada sekitar 2.600 aduan. Tapi itu berbagai aduan, termasuk di antaranya adalah seperti perselisihan rumah tangga dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan itu tidak makin banyak,” ungkap Dwi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berharap dengan peningkatan pelayanan di tingkat kelurahan, persoalan-persoalan warga dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.