Astamaops Polri Menginstruksikan Pengamanan Demo Kedepankan Pendekatan Humanis

Jakarta: Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri Komjen Fadil Imran ingin ada perubahan dalam skema pengamanan demonstrasi. Hal ini disampaikan Fadil dalam rilis akhir tahun (RAT) di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta.

Fadil menyebut dalam upaya reformasi Polri, tidak hanya perumusan soal taktik di lapangan tapi juga menyentuh filosofi mendasar. Yakni memaknai kehadiran negara dalam ruang-ruang demokrasi. Fadil ingin pengamanan demo ke depan diubah dengan pendekatan manusiawi.

"Kami menegaskan bahwa aksi penyampaian pendapat adalah hak konstitusional warga negara. Dan tugas Polri bukan menjadi penghalang, tetapi justru menjadi penjamin dan pelayanan keamanan publik," kata Fadil dalam paparannya, Selasa, 30 Desember 2025.

Fadil mengatakan Polri mengakui adanya kritik publik terkait penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan lemahnya fungsi negosiasi di lapangan. Berdasarkan kritikan itu lah Polri ingin berbenah. Dari pendekatan berbasis dominasi dan eskalasi, Polri bergerak ke pendekatan berbasis dialog dan deeskalasi.
 

Maka dalam dokumen kebijakan terbaru, kata Fadil, pihaknya menegaskan tiga pilar dalam pengamanan demo, yakni dialogis hukum, proporsionalitas kekuatan, serta integritas dan legitimasi. Tiga pilar itu ditujukan untuk memastikan akuntabilitas institusi dan sentuhan humanisme di lapangan.

"Karena keamanan publik tidak bisa dibangun hanya dengan kekuatan, tapi dengan kepercayaan," ucap jenderal polisi bintang tiga itu.

Lebih lanjut, Fadil mengungkap pihaknya telah memaknai kehadiran polisi di mata masyarakat dalam aksi massa dengan tiga paradigma. Pertama, paradigma crowd control yang represif, menciptakan persepsi bahwa polisi adalah penghalang kebebasan berekspresi. Hal ini diakui memicu resistensi, bahkan konflik.

Kedua, paradigma crowd management, yang menempatkan polisi sebagai fasilitator dan bukan lawan. Ketiga, mutual respect. Di mana polisi hadir sebagai mitra publik dan masyarakat menghormati kehadiran polisi, karena mereka merasakan niat baik dan orientasi solusi.

"Ini lah arah baru, bahwa pengamanan aksi tidak boleh hanya dilihat dari jumlah pasukan, tapi dari kualitas interaksi antara polisi dan masyarakat. Inilah pendekatan yang lebih manusiawi, berorientasi ke depan," ucap mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Fadil melanjutkan, tidak ada transformasi yang autentik tanpa keberanian untuk mengakui kritik. Menurutnya, Polri telah meninjau ulang aspek penguatan. Bukan untuk menunjukkan kelemahan, tapi menunjukkan kemauan untuk memperbaiki diri.

Astamaops Polri Komjen Fadil Imran. Foto: Metro TV/Siti Yona

Fadil mengungkapkan ada empat masalah inti yang selama ini menjadi sorotan publik. Yakni pradigma reaktif, ketidaksesuaian proporsionalitas kekuatan, krisis kepercayaan akibat oknum, dan minimnya pendekatan deeskalasi.

Dan terhadap keempat isu itu, Polri telah mengambil langkah konkret. Mulai dari revisi doktrin, pembaruan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan aksi, pelibatan negosiator sebagai first responder, sampai penguatan fungsi humas dan pengawasan internal.

"Perubahan ini tidak bersifat kosmetik, tetapi menyentuh hal yang fundamental, yakni bagaimana Polri kembali menjadi milik rakyat dan bekerja dengan mandat moral untuk menjamin keselamatan dan martabat warga. Karena sejatinya, tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tapi menegakkan kepercayaan publik," pungkas Fadil Imran.