Sidang Sengketa Pilpres, Muhadjir: Bansos Beras untuk Memitigasi Risiko El Nino

Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) berbeda dengan bantuan sosial (bansos) biasa. Bantuan ini diberikan untuk memitigasi dampak dari bencana El Nino.

Hal ini disampaikan Muhadjir dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Muhadjir dipanggil Hakim MK untuk mendengarkan keterangannya terkait polemik bansos yang dipermasalahkan kubu calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Tujuannya untuk memitigasi risiko bencana El Nino," kata Muhadjir, Jakarta, Jumat, 5 April 2024.
 

Baca Juga:  Sengketa Pemilu, Ace Hasan Luruskan Pemahaman Soal Bansos

Muhadjir mengatakan bantuan ini dikelola dan menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pembagian beras tersebut diharapkan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin, pada komoditas pangan lantaran sangat penting sebagai bahan pokok.

"Program bantuan CPP yang diberikan pada Januari 2024 hingga Juni 2024 adalah program perpanjangan dari tahun 2023," jelas dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berperan mengawal distribusi beras CPP. Hal itu guna memastikan bantuannya betul-betul sampai ke tangan yang layak.

"Termasuk memastikan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat kualitas," tutur dia.