Pengamat: TNI Jangan Ditempatkan di Birokrasi Sipil

Ketua Centra Initiative Al Araf. Tangkapan layar.

Pengamat: TNI Jangan Ditempatkan di Birokrasi Sipil

Theofilus Ifan Sucipto • 12 June 2024 20:56

Jakarta: TNI dinilai seharusnya fokus soal pertahanan. Hal itu merespons pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 20024 tentang TNI.

"Anggaran pertahanan hampir Rp130 triliun per tahun jangan kemudian ditempatkan di birokrasi sipil," kata Ketua Centra Initiative Al Araf dalam diskusi virtual, Rabu, 12 Juni 2024.

Al Araf mengatakan anggaran itu sejatinya digunakan untuk persenjataan TNI. Termasuk membeli perlengkapan perang seperti pesawat tempur.

"Kenapa dengan anggaran besar tiba-tiba (TNI) ditaruh di dirjen kementerian? Agak kacau kita menata dan mengelola negara," ujar dia.
 

Baca juga: Respons Panglima TNI Soal 'Hujan' Kritik Revisi UU TNI

Al Araf menyebut pemakaian dana itu seharusnya fokus untuk pertahanan. Penempatan TNI di ranah sipil dinilai salah kaprah.

"Anggaran disiapkan bukannya untuk perang tapi untuk jabatan strategis. Ini berbahaya bagi demokrasi dan berbahaya bagi profesionalisme TNI," papar dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Arga Sumantri)