Pengamat Nilai Permintaan Maaf Disampaikan Jokowi Supaya Bisa Tidur Nyenyak

Jakarta: Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan permintaan maaf Presiden Joko Widodo yang ketiga kalinya di forum formal maupun informal sangat lumrah. Ia menilai permohonan maaf perlu dilakukan mengingat banyak kebijakan yang tidak prorakyat dan hanya mementingkan segelintir orang.

"Tentu Jokowi merasa banyak salah dan dosa. Kebijakan yang tidak prorakyat, seperti revisi UU KPK, Omnibus Law. Banyak kebijakan yang dianggap tidak berpihak rakyat," kata Ujang saat dihubungi Media Indonesia, Jumat, 13 September 2024.

Dengan menyampaikan permintaan maaf tersebut, menurut dia, hal itu menandakan Jokowi memang mengakui adanya kesalahan yang telah dibuatnya. Apalagi Jokowi selama 10 tahun atau dua periode kepemimpinannya. 

"Bagus-bagus saja kalau minta maaf, supaya khusnul khotimah dan ending-nya bagus, biar Jokowi bisa tidur nyenyak paling tidak sudah minta maaf," ujarnya.

Kendati demikian, Ujang juga tidak bisa menyangkal ada pihak atau masyarakat yang tidak menerima permintaan maaf dari Jokowi itu. "Tentu ada yang menerima dan tidak, yang menerima tentu yang diuntungkan Jokowi, pun sebaliknya," kata dia.
 

Baca juga: Pimpin Sidang Kabinet Terakhir di IKN, Presiden Jokowi Sampaikan Terima Kasih dan Memohon Maaf

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh masyarakat untuk bisa saling memaafkan. Namun masyarakat diminta tidak melupakan kebijakan Jokowi yang tidak prorakyat. 

"Kalau dalam Islam wajib saling memaafkan. Walaupun memaafkan bukan berarti kita tidak melupakan kebijakan yang tidak prorakyat yang dibuat Jokowi hingga saat ini," ungkapnya.

Sebelumnya, unggahan terkait permintaan maaf itu ramai dikomentari warganet. Baik yang berterima kasih kepada Jokowi maupun mengkritisi kebijakan yang dibuat.

'Hari ini adalah Sidang Kabinet Paripurna terakhir bagi Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh anggota kabinet dan saya meminta maaf jika selama berinteraksi ada hal-hal yang kurang berkenan. Masa tugas Kabinet Indonesia Maju akan berakhir pada 20 Oktober mendatang, bersamaan dengan serah terima pemerintahan kepada Presiden Terpilih Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto. Saya minta seluruh jajaran kabinet segera menyelesaikan program kerja dan memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar. Kita harus mendukung penuh pemerintahan baru agar program-program unggulan Presiden terpilih bisa segera dijalankan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," unggah Jokowi dalam akun X @Jokowi.