Politik Dinasti Jokowi Hanya Hasilkan Kerusakan

Jakarta: Politik dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berbahaya. Sebab, hanya memberi kerusakan dan merugikan masyarakat.

"Apa yang bisa diharapkan kalau kemudian politik dinasti menguasai negeri? Tidak ada yang bisa kita dapatkan, hanya kerusakan," kata jurnalis Tempo Stefanus Pramono dalam diskusi di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.

Dia mencontohkan politisasi bantuan sosial sebagai produk dari upaya membangun politik dinasti. Menurut Stefanus, hal tersebut merupakan kegiatan yang merusak demokrasi, dilakukan di tengah-tengah kebutuhan atas suguhan demokrasi yang substantif di Pemilu 2024.

"Tapi (yang disuguhkan) minim ide dan demokrasi yang katanya santuy tapi ternyata merusak di mana-mana," papar dia.
 

Baca: Cara Jokowi Memaksakan Politik Dinasti Bisa Bawa Malapetaka

Dosen STF Driyarkara Augustinus Setyo Wibowo menekankan pentingnya seluruh pihak menjaga iklim demokrasi. Sebab, demokrasi membuat kerusuhan rasial terhadap warga keturunan Tionghoa tidak pernah terjadi sejak 2000 hingga kini.

"Dulu tahun 1970-an ada dan 1998 puncaknya kerusuhan rasial China karena politik otoriter. Setelah demokrasi, tidak ada dan ini kenapa kita harus merawat demokrasi," jelas dia.

Selain itu, demokrasi membuat pemisahan antara militer dan polisi. Dampak positifnya, masyarakat yang berdemo akan dikawal polisi.

"Waktu (rezim Presiden) Soeharto, baru rencana demo saja sudah ditangkap. Ini buah-buah yang kita terima berkat demokrasi," ucap dia.