2 Tahun Prabowo-Gibran, Angka Kemiskinan Turun jadi 8,07 Persen

Jakarta: Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mencatat tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 22,93 juta orang dalam kurun dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Pemerintah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis di Jakarta, dilansir Antara, Minggu, 18 Oktober 2026.
 

Kurnia menjelaskan, angka penduduk miskin tersebut berkurang sekitar 920 ribu orang dibandingkan periode Maret 2025 berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Selain tingkat kemiskinan secara umum, tren penurunan juga terjadi pada angka kemiskinan ekstrem. 

Pada periode 2021 hingga 2025, tingkat kemiskinan nasional turun dari 10,14 persen menjadi 8,47 persen. Sementara kemiskinan ekstrem berkurang signifikan dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen. Pada periode yang sama, tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur melalui rasio Gini juga membaik dari 0,384 menjadi 0,375.

Guna menjaga tren positif ini, pemerintah mengembangkan sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan. Di saat yang sama, kebijakan untuk menjaga daya beli pekerja terus diperkuat melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU). 


Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok. BPMI Setpres.

Pada 2025, BSU ditargetkan menjangkau 17 juta pekerja dengan nilai bantuan Rp300.000 per bulan selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp600.000.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah memperluas kesempatan kerja melalui Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi. Target peserta meningkat dari 100.000 orang pada 2025 menjadi 150.000 orang pada 2026. Evaluasi program magang 2025 menunjukkan sekitar 30 persen peserta berhasil diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat mereka bermagang.

Pemerintah juga menerapkan Indeks Modal Manusia sebagai salah satu indikator utama pembangunan pada 2025 dengan target sebesar 0,56 untuk mengukur dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Capaian pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja ini menjadi bagian dari refleksi kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang jatuh pada 20 Oktober 2026.