In This Economy

Jakarta: Zaman sekarang, membeli secangkir kopi seharga Rp80 ribu bisa mengundang pertanyaan yang lebih tajam daripada interogasi petugas pajak. 'In this economy? Serius? Dalam keadaan ekonomi seperti ini, masih tega-teganya menyeruput kopi semahal itu?'

Ungkapan in this economy belakangan berseliweran di media sosial. Nadanya setengah bercanda, setengah menyindir. Namun, di balik kelakar itu tersimpan kegelisahan yang sungguh-sungguh. Gelisah akan hidup yang semakin mahal, sementara penghasilan tak selalu ikut berlari.

Ironisnya, kegelisahan tersebut muncul ketika pemerintah berulang kali mengabarkan ekonomi Indonesia tetap tangguh, stabil, dan resilien. Menteri Keuangan Suahasil Nazara bahkan menegaskan transaksi masyarakat masih menunjukkan ketahanan.

Tentu kita patut bersyukur. Namun, ketahanan ekonomi dalam laporan pejabat belum tentu identik dengan ketahanan dompet rakyat. Statistik boleh tersenyum, tetapi isi dompet belum tentu ikut tertawa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07%, terendah sepanjang sejarah pencatatan. Inflasi September tercatat 3,28%. Angka-angka itu menggembirakan, tetapi tidak otomatis membuat harga beras, minyak goreng, ongkos transportasi, dan biaya sekolah terasa ringan.

Apalagi, konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama ekonomi mulai memperlihatkan perlambatan. Pertumbuhannya turun dari 5,52% pada triwulan pertama menjadi 5,06% pada triwulan kedua 2026.

Di tengah keadaan itulah muncul fenomena downgrade, alias turun kelas dalam berbelanja. Bukan turun kelas sosial, melainkan menurunkan standar pengeluaran supaya dapur tetap mengepul.

Ilustrasi. Foto: Metrotvnews.com/Eko Nordiansyah.

Merek minyak goreng premium diganti produk ekonomis. Sabun terkenal ditukar merek toko. Makan di restoran berubah menjadi memasak sendiri. Mobil pribadi diistirahatkan, sepeda motor atau angkutan umum menjadi pilihan.

Bahkan, kopi kekinian yang dahulu dianggap kebutuhan spiritual kaum urban kini bisa digantikan kopi saset. Rasanya mungkin berbeda, tetapi fungsi kafeinnya tidak sampai mengajukan protes.

Sesungguhnya, downgrade bukan sesuatu yang memalukan. Justru di situlah kecerdasan konsumen diuji. Mengapa mesti membayar mahal untuk gengsi apabila tersedia barang lebih murah dengan manfaat setara?

Ada beberapa jurus sederhana menurut para ahli keuangan pribadi. Pertama, bedakan kebutuhan dan keinginan. Beras harus dibeli, tetapi sepatu edisi terbaru boleh menunggu. Kedua, bandingkan harga berdasarkan satuan, bukan semata ukuran kemasan. Barang kecil belum tentu lebih hemat.

Ketiga, kurangi langganan digital yang jarang digunakan, frekuensi makan di luar, dan belanja impulsif. Keempat, pilih transportasi paling efisien. Kelima, susun anggaran mingguan dan sisihkan dana darurat, betapa pun kecilnya.

Yang paling penting, jangan menjadikan pinjaman daring atau paylater sebagai penyambung napas konsumsi. Diskon hari ini bisa berubah menjadi tagihan yang mencekik bulan depan.Beli Kalender

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pembiayaan pinjaman daring Agustus 2026 mencapai Rp106,94 triliun. Risiko kredit macetnya meningkat. Itu alarm yang tidak pantas dianggap sekadar bunyi nyamuk.

Namun, jangan pula seluruh beban dilemparkan kepada konsumen. Pemerintah wajib memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan pekerjaan berkualitas, kenaikan upah riil, dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau.

Penghematan ada batasnya. Orang bisa mengganti merek sabun, tetapi tidak mungkin terus-menerus mengurangi makan demi menyelamatkan anggaran keluarga.

Pada akhirnya, in this economy bukan semata lelucon internet. Ia merupakan kritik sosial yang dibungkus humor.

Rakyat boleh turun kelas dalam belanja, tetapi negara jangan sampai turun kelas dalam tanggung jawab menyejahterakan mereka. Ekonomi mestinya membuat rakyat naik kelas, bukan semakin mahir bertahan hidup dengan menurunkan standar kehidupan.