Komdigi Pastikan Batasan Penindakan Konten Tak Ganggu Hak Bersuara

Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyebut batasan dalam penindakan konten di ruang digital mengacu pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 dan Nomor 128 Tahun 2026 (KM 127 dan KM 128). Aturan itu disusun agar penindakan konten khususnya disinformasi dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan akuntabel, sehingga hak bersuara di ruang digital tidak terganggu.

“KM 127 memperjelas batas waktu penanganan sebagai bentuk kepastian hukum, sementara KM 128 memuat mekanisme pengawasan dan penanganan termasuk kriteria konten disinformasi yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan bernegara," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini di Jakarta Pusat, dilansir Antara, Senin, 2 November 2026.

Mediodecci mengatakan KM 127 dan KM 128 bukan kebijakan yang berdiri sendiri karena implementasinya berkaitan dengan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN). 

SAMAN diatur berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 172 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNBP yang Berasal dari Pengenaan Sanksi Denda Administratif atas pelanggaran kewajiban pemutusan akses oleh PSE Lingkup Privat UGC (KM 522).

Mediodecci memastikan kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang sah tidak menjadi objek penindakan. Sebab, fokus penanganan pada konten bermuatan disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria pada KM 128.

"Seperti adanya ketidaksesuaian dengan fakta, upaya memecah persatuan, mengakibatkan kerugian, dapat memicu konflik sosial di masyarakat, serta menimbulkan rasa takut,” kata Sesditjen Pengawasan Ruang Digital itu.

Ilustrasi hoaks. Foto: Medcom.id.

Mediodecci menegaskan penanganan konten yang dilakukan Kementerian Komdigi tidak menyasar konten jurnalistik yang diproduksi pers. Termasuk liputan investigatif, sebagai bentuk dukungan dan penghargaan atas kebebasan pers.

“Apabila terdapat kesalahan dalam moderasi, pemilik konten dapat mengajukan keberatan dan permintaan pemulihan konten, termasuk apabila terdapat dugaan atas kesalahan moderasi yang dilakukan platform secara mandiri, untuk dikomunikasikan lebih lanjut,” kata Mediodecci.

Mediodecci melanjutkan penindakan konten disinformasi dilakukan dengan pemutusan akses paling lambat empat jam oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE). Pemutusan akses dilakukan setelah Kementerian Komdigi mengirimkan surat perintah pemutusan akses kepada PSE dalam sistem SAMAN.

Sebelum pemberian surat perintah pemutusan akses dikeluarkan, pemerintah akan meminta verifikasi terlebih dahulu kepada PSE atas temuan konten disinformasi atau aduan. Dalam masa verifikasi itu, PSE terkait harus menanggapinya dalam waktu 1x12 jam khususnya untuk konten disinformasi yang dinilai mendesak. 

PSE dapat menanggapi notifikasi dan memverifikasi dalam 12 jam tersebut kepada Kemkomdigi. Surat perintah dan batas waktu empat jam baru berlaku ketika PSE tidak memberikan tanggapan terhadap notifikasi yang disampaikan Komdigi.

“Artinya, PSE sudah diberikan waktu yang cukup untuk menyampaikan tanggapan atas konteks pelanggaran yang dibandingkan dengan community guidelines yang dimiliki oleh PSE,” kata Mediodecci.

Mediodecci menjelaskan penetapan tenggat waktu dalam penanganan konten disinformasi telah diatur mempertimbangkan kebutuhan proses pengecekan dan analisis ulang, sekaligus mengantisipasi kecepatan penyebaran konten di ruang digital. Sehingga, dapat meminimalisasi penyebaran dan dampak kerugian masyarakat yang ditimbulkan dari konten disinformasi tersebut.

Pemerintah ingin mendorong tata kelola ruang digital yang lebih bertanggung jawab. Upaya tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak konten yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tanpa mengesampingkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasi secara sah.

Secara garis besar, SAMAN merupakan sistem pengawasan kepatuhan yang digunakan Kemkomdigi untuk melacak, memverifikasi, dan mengirimkan permintaan pemutusan akses kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang menyediakan layanan user-generated content (UGC).

Sistem ini juga mendukung penghitungan denda administratif apabila PSE tidak memenuhi kewajiban pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

Dalam pelaksanaannya, penanganan konten diawali dengan verifikasi laporan atau temuan, termasuk pemeriksaan dasar hukum, tautan konten, dan bukti pendukung. Apabila unsur pelanggaran terpenuhi, Kemkomdigi mengirimkan notifikasi kepada platform melalui SAMAN.

PSE yang mengembangkan platform digital diberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan selama 12 jam untuk konten mendesak dan 24 jam untuk konten tidak mendesak. Apabila platform tidak memberikan tanggapan dalam tenggat tersebut, laporan atau temuan dilanjutkan ke proses SAMAN.

Pada tahap selanjutnya, Kemkomdigi mengirimkan surat perintah pemutusan akses kepada platform terkait melalui SAMAN. Platform wajib menindaklanjuti perintah tersebut paling lambat dalam waktu 1x4 jam untuk konten mendesak dan 1x24 jam untuk konten tidak mendesak sesuai ketentuan.