Korupsi Kuota Haji Didalami KPK lewat 4 Saksi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan korupsi terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji, di Kementerian Agama (Kemenag). Sebanyak empat saksi dipanggil penyidik hari ini, 30 Oktober 2025.

"Pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 Oktober 2025.

Budi menjelaskan empat saksi itu merupakan pihak swasta. Mereka adalah N, YDF, EW, dan AR.
 

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Gedung KPK/Metro TV/Fachri Audhia Hafiez.

Dari total kuota tambahan, pemerintah seharusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025.