Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Foto: MI/Ebet.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melontarkan ancaman, ultimatum, kepada para pembantunya, buat jajarannya, untuk tidak macam-macam. Kata dia, pejabat atau pemangku kebijakan yang merasa tidak sanggup menjalankan tugas lebih baik mundur daripada dimundurkan. Seriuskah dia? Atau, hanya omon-omonkah penegasannya?
Salah satu syarat wajib bagi seorang pemimpin ialah ketegasan. Ia pantang lembek saban mendapati ketidakmampuan, apalagi ketidakberesan, anak buah. Dalam bukunya, The Republic, misalnya, Plato menekankan pentingnya kebijaksanaan dan ketegasan dalam kepemimpinan untuk mencapai keadilan dan kebaikan.
Pak Prabowo kiranya juga ingin unjuk diri sebagai pemimpin yang tegas. Apalagi dia mantan serdadu, pernah menjadi Komandan Kopassus, menyandang tiga bintang di pundak, lalu menjadi jenderal kehormatan berbintang empat. Bahwa dia tak akan menoleransi pejabat yang semau gue pun tidak cuma ditunjukkan kali ini. Sudah beberapa kali.
Bolehlah kita barang sejenak menengok ke belakang. Pada Februari silam, amsalnya, dia menyatakan akan menyingkirkan menteri yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat. Seusai menghadiri peringatan harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Pak Prabowo menekankan kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat. Tak ada kepentingan lain.
Bagi yang menyampingkan rakyat akan dia sampingkan. Siapa saja yang bandel, yang dablek, yang tidak mau ikut arus besar dengan tuntutan rakyat, yang tidak patuh pada dirinya, akan ditindak. Tegas nian, bukan?
Lalu, akhir bulan lalu, tepatnya 25 Mei, dia menegaskan bahwasanya tiada tempat bagi pejabat yang menyulitkan negeri ini. Ancaman itu lebih spesifik terkait dengan regulasi. Mereka yang tidak mau menyederhanakan regulasi sektor minyak dan gas akan dia ganti, bakal dicopot. Dia bilang, banyak anak muda yang menunggu diberi kesempatan.
Pernyataannya itu sefrekuensi dengan apa yang disampikan pada Sidang Kabinet Paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, 23 Oktober 2024. Kala itu, dia memerintahkan anggota kabinetnya agar memecat pejabat yang tidak mau bekerja keras. ''Suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita.'' Kelihatan sangat tegas, bukan?
Terkini, Pak Prabowo pamer ketegasan lagi. Momentum penyampaiannya terbilang sakral, yakni dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (2/6). Narasinya begitu meyakinkan. Dia berujar, pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum diberhentikan.
Pak Prabowo tak lupa menekankan lagi bahwa Indonesia sesungguhnya punya kekayaan begitu besar, tapi masih banyak orang yang mencuri uang rakyat. Dia tegaskan lagi, bangsa ini hanya bisa kuat kalau bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan. Dia instruksikan semua unsur untuk segera berbenah dan membersihkan diri. Kalau tidak, negara akan bertindak. Kalau tidak, akan disingkirkan.
"Yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar UU, yang melanggar UUD, akan kita tindak," tutur Prabowo. Sekilas, sih, luar biasa.
Tahu bahwa di tubuh pemerintahannya banyak penyakit itu baik. Sadar bahwa di lingkaran kekuasaannya bertebaran beragam parasit ialah modal apik untuk membuatnya menjadi lebih baik. Namun, apalah artinya jika cuma tahu dan sadar tanpa cepat bertindak. Harus dikatakan, banyak rakyat yang menganggap Pak Prabowo masih sebatas itu. Tidak sedikit yang menilai ketegasan Pak Prabowo masih dalam tataran kata-kata, belum di level aksi nyata.
Bagaimana kita bisa yakin bahwa Pak Prabowo betul-betul tegas jika sejumlah menteri yang pernah tersangkut kasus dugaan korupsi tetap dia pakai? Bagaimana bisa percaya dia benar-benar tak menoleransi penyimpangan jika pejabat yang disebut-sebut menjadi pelindung judol masih saja dipercaya sebagai pembantunya?
Meminta pejabat mundur kiranya pekerjaan
superduper berat di negara kita. Pejabat kita bukan tipe yang bisa merasa, melainkan lebih merasa bisa. Pernah diperiksa dalam perkara rasywah, disebut di persidangan mafia judol di kementerian, jauh dari cukup untuk bersikap kesatria.
Di negeri ini tidak ada petinggi seperti Menteri Perekonomian Jepang Akira Amari yang pada 2016 mundur karena disebut menerima uang sumbangan politik. Dia membantah berbuat salah, tapi meminta maaf lantaran memicu masalah dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Negeri ini tak punya pejabat semacam Menteri Pertahanan Namibia Peter Vilho yang memilih lengser pada 2021 sebab dituding menerima suap. Negara ini tak memiliki pembantu presiden seperti Menteri Kesehatan Afghanistan yang mengundurkan diri karena saudara laki-laki dan sejumlah kerabatnya terlibat dalam kasus korupsi.
Berharap pejabat yang tak mampu menunaikan tugas, yang bermasalah, yang semaunya, yang loyalitasnya terbelah antara presiden dan mantan presiden, yang tak setia pada negara, juga aneh karena yang sudah bersedia mundur saja diminta tak jadi mundur. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi contohnya.
Banyak orang, termasuk saya, berharap ancaman Pak Prabowo tiga hari lalu kepada pejabat untuk mundur atau dimundurkan ialah kali terakhir. Kita menunggu ancaman itu selekasnya diwujudkan. Saya tidak ingin stigma presiden
omon-omon terus melekat sebab bagaimanapun saya pernah dua kali memilihnya.
