Legislator Minta Rencana Rekrutmen 24 Ribu Prajurit TNI Dikaji Matang

Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta rencana TNI untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam. Rencana tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi kebutuhan riil pertahanan negara, anggaran, hingga implikasi terhadap struktur organisasi angkatan bersenjata ke depan.

"Saya mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul berdasarkan kajian strategis yang mempertimbangkan situasi geopolitik, postur pertahanan, serta efisiensi anggaran negara," ujar Soleh, melalui keterangannya, Rabu, 11 Juni 2025.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  menilai, pembentukan batalyon teritorial pembangunan harus memiliki basis kebutuhan yang jelas. Jangan sampai tidak tumpang tindih dengan fungsi satuan teritorial yang telah ada, seperti Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil).

"Jangan sampai kita membuat struktur baru tanpa evaluasi atas efektivitas satuan yang sudah ada. Ini bisa menimbulkan pemborosan sumber daya manusia dan anggaran," ungkap dia.
 

Baca juga:  Seruan Prabowo Dukung Perdamaian Palestina Disebut Memperkuat Komitmen

Lebih lanjut, Soleh menekankan pentingnya koordinasi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan dalam perencanaan rekrutmen dan pembentukan batalyon baru, agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan prinsip good governance.

Soleh menyatakan pihaknya akan terus mengawasi perkembangan rencana tersebut serta mendorong dilakukannya uji kelayakan dan kebutuhan (feasibility study) sebelum kebijakan ini diimplementasikan. Selain itu, pihaknya akan membahas rencana pembentukan batalyon teritorial pembangunan dan rekruitmen 24 ribu prajurit itu bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

"Kita dukung penguatan TNI, tapi harus berdasarkan kebutuhan objektif dan perencanaan yang tepat. Ini soal masa depan pertahanan negara," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wahyu Yudha  menyampaikan bahwa rekruitmen 24 ribu prajurit bukan untuk kepentingan tempur. Namun, difokuskan pada kegiatan lain, seperti ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan.