Ormas Preman Siap-siap 'Digebuk' Sanksi

Jakarta: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah memberi sanksi organisasi masyarakat (ormas) pelaku premanisme. Aksi beberapa ormas telah membuat masyarakat resah.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Mei 2025.

Presiden Prabowo, kata Pras, juga merasa resah dengan aksi premanisme ormas. Presiden tengah berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk mencari solusi dari persoalan ini.

"Beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri, untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim perusahaan dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat," terangnya.
 

Baca: Mendagri Tegaskan Ormas yang Meresahkan Bisa Dicabut Legalitasnya

Terkait usulan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk memberantas premanisme, Pras menegaskan bahwa hal tersebut masih belum diputuskan. Meski demikian, ia menilai penanganan terhadap tindakan premanisme bisa dilakukan dengan mekanisme yang sudah berjalan selama ini.

"Jadi tanpa dibentuk pun kan tidak segala sesuatu harus diselesaikan misalnya dengan harus menunggu terbentuknya tim, kan enggak. Karena fungsi-fungsi itu kan sebenarnya sudah bisa berjalan normal ya melalui teman-teman kepolisian bisa, melalui pembinaan di Kemendagri juga bisa," pungkasnya.