Eks Wamen ATR Dukung KPK Tindaklanjuti Laporan Pagar Laut

Jakarta: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni merespon kasus pagar laut yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Raja Juli mengaku mendukung adanya tindak lanjut dari Lembaga Antirasuah.

"Setuju. Penegakan hukum harus (ditegakan). Mantap," ujar Raja Juli sembari memasuki gerbang Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2025.

Tak banyak komentar yang disampaikan Raja Juli terkait pelaporan pagar laut ke KPK. Dia kemudian menjelaskan maksud kedatangannya ke Istana Kepresidenan.

Menteri Kehutanan itu kemudian menjelaskan maksud kedatangannya ke Istana Keperesidenan. Raja mengaku dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri rapat terbatas (ratas).

"Agendanya apa saya belum tau persis. Tapi saya siapkan beberapa materi yang potensi ditanyakan oleh pak presiden," kata Raja.
 

Baca juga:  SHGB Laut Sulit Diusut Karena Ada 'Hantu Laut'

Saat ditanyai apakah nantinya juga akan membahas terkait Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan, Raja tidan menjawab secara detail. Ia menyebut akan membahas banyak hal.

"(Yang akan dibahas) Macam-macam. (Satgas penertiban kawasan hutan) Pokoknya ada semua," ucapnya.

Sebelumnya, mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Antikorupsi melaporkan pengusaha real estate ternama ke KPK hari ini. Laporan itu berkaitan dengan skandal pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Samad meyakini ada kongkalikong yang mengarah pada tindakan korupsi terkait penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan (HGB) pagar laut, yang dikantongi oleh pengusaha real estate tersebut. KPK diharap menindaklanjuti aduan itu dengan pengusaha itu.

"Oleh karena itu kami berharap KPK tidak perlu khawatir memanggil orang yang menganggap dirinya kuat selama ini," ujar Samad, dalam program Metro Hari Ini Metro TV, Jumat, 31 Januari 2025.

Dalam laporannya, Samad mengaku menyertakan sejumlah bukti. Berkas yang dibawa dilihat langsung oleh para komisioner Lembaga Antirasuah, salah satunya Ketua KPK Setyo Budiyanto.

“Data-data yang kita punya cukup banyak, kita sudah collect dalam satu sistem. Sehingga begitu dibutuhkan, kita bisa langsung mendistribusikan kepada KPK untuk membantu KPK melakukan penyelidikan lebih cepat,” ujar Samad.