Puan: Pimpinan DPR bakal Diskusikan Konsekuensi Pemangkasan Dana Reses

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang meminta Kesekretariatan Jenderal (Kesetjenan) DPR RI untuk memotong anggaran reses anggota DPR menjadi 22 titik. Dia mengatakan pimpinan DPR akan berdiskusi terlebih dahulu terkait konsekuensi putusan tersebut. 

"Ya karena titiknya berkurang, ya harusnya akan ada pengurangan anggaran. Makanya konsekuensi dari keputusan tersebut akan saya diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," kata Puan melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 November 2025.

Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan itu belum mengetahui waktu pembahasan pemangkasan dana reses tersebut. Sebab, putusan baru dikeluarkan pada Rabu, 5 November 2025.

"Belum (rapat). Karena keputusannya baru selesai kemarin, ya saya akan diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," ujar Puan.

Baca juga:  Buka Simulasi Sidang Parlemen Remaja 2025, Puan Ungkap Dinamika Politik DPR ke Calon Wakil Rakyat

Sebelumnya, MKD meminta Kesetjenan DPR memotong anggaran reses anggota dewan menjadi 22 titik. Putusan yang disampaikan Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun itu diambil MKD dalam menyikapi dinamika terkait dana reses 2025 karena dinilai tidak efektif. 

Mengingat dinamika yang terjadi tentang dana reses yang dilakukan oleh anggota 2025, MKD menilai perlu untuk melakukan pengawasan dan menyikapi dinamika di masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana tersebut, dan menggelar sidang MKD dengan perkara tanpa pengaduan.

Di sidang perkaran tanpa aduan itu, MKD menyebutkan bahwa dana reses ialah anggaran yang diberikan untuk membiayai kegiatan kerja pada daerah pemilihan (dapil) tiap anggota selama masa reses. Tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam pertimbangannya, MKD menilai pelaksanaan reses bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berpotensi menjadi perhatian publik. MKD pun meminta anggota DPR bertanggung jawab terhadap dana reses.