Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov tengah mendalami rencana pembatasan akses media sosial bagi kelompok usia tertentu. Khususnya terkait maraknya paparan konten radikal yang mengancam keselamatan pelajar di Ibu Kota.
“Kemarin ketika kami menerima KPAI dan lembaga terkait, saya memang berkeinginan membahas ini secara substansi, secara mendalam, agar kebijakan yang lahir benar-benar mampu mengatasi persoalan yang ada,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Ia menjelaskan tren global menunjukkan negara-negara maju mulai menerapkan pembatasan usia untuk mengakses platform digital tertentu.
Langkah itu didorong oleh tingginya keterpaparan anak terhadap konten kekerasan, ekstremisme, hingga tantangan berbahaya yang dapat memicu tindakan fatal.
“Karena sekarang ini kan trennya di negara-negara maju mulai ada pembatasan umur yang boleh melihat medsos. Karena memang di medsos itu begitu terbuka,” katanya.
Kendati demikian, Pramono memastikan Jakarta tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan. Setiap kebijakan, katanya, harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan pembatasan berlebihan, tetapi tetap mampu menutup ruang bagi konten berbahaya yang menyasar anak dan remaja.
“Kami akan mengkaji lebih dalam, dan untuk itu nanti pada saatnya pasti akan kami sampaikan,” ucapnya.
.jpeg)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung/Antara
Menurutnya, Pemprov bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kominfotik, serta lembaga perlindungan anak akan melanjutkan kajian teknis sebelum menentukan mekanisme pembatasan yang tepat baik berbentuk regulasi baru maupun penguatan kebijakan yang sudah berjalan.
Ia menambahkan, perlindungan terhadap pelajar merupakan prioritas, sehingga pemerintah daerah harus memastikan ruang digital tetap aman tanpa mengganggu akses edukatif bagi warga Jakarta.
Streaming