Sahroni Menyoroti Sejumlah Permasalahan di Polda NTT

Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memimpin kunjungan kerja (kunker) ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kunjungan tersebut, Sahroni menyoroti sejumlah permasalahan di lingkup Polda NTT.

Permasalahan yang disorot yaitu kebutuhan anggaran hingga gedung yang sudah tua memerlukan renovasi. Berbagai temuan tersebut akan dibahas dengan pihak terkait.

"Hasil kunjungan ini akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran DPR untuk mendapat tindak lanjut," ujar Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat, 25 Juli 2025.

Tak hanya itu, Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem itu menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko yang dinilai telah menunjukkan integritas tinggi dalam waktu singkat sejak menjabat. Salah satunya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat juga dianggap sebagai langkah positif yang harus dipertahankan dan dikembangkan.

"Kapolda NTT menunjukkan kemampuan dan komitmen luar biasa. Ini adalah bentuk pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia," kata Sahroni.
 

Baca juga:  Sahroni Serahkan Bantuan 20 Unit Motor Trail ke Polda NTT

Selain itu, Sahroni menaruh perhatian khusus terhadap anggota Babinkamtibmas yang bertugas di wilayah terluar dan perbatasan. Dalam kesempatan tersebut, Komisi III memberikan bantuan 20 unit motor trail guna mendukung operasional para petugas di lapangan.

"Motor trail ini sangat dibutuhkan, terutama oleh polsek-polsek yang berada di daerah perbatasan. Ini akan sangat membantu mobilitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Sahroni.

Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko mengapresiasi perhatian yang diberikan Komisi III DPR. Mereka mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelayanan publik, namun berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan.

"Kami menerima banyak masukan dan kritik yang membangun. Ini menjadi semangat bagi kami untuk memperbaiki layanan dan menjadi institusi yang lebih dipercaya masyarakat," ujar Rudi.

Kunjungan tersebut menjadi wujud sinergi antara legislatif dan kepolisian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti NTT.