Hari Buruh, Kapolri Pastikan Kawal dari Proses Keberangkatan hingga Pulangnya Buruh

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan memberikan pengawalan dan pengamanan penuh pada Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat. Salah satunya, memberikan pengawalan terhadap buruh mulai dari keberangkatan hingga kepulangan nanti dari Monas.

Adapun May Day yang digelar di Silang Monas berlangsung sejak Kamis pagi, 1 Mei 2025. Acara dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Yang jelas hari ini rekan-rekan buruh melaksanakan kegiatan perayaan May Day Fiesta di Monas, kita lihat masih banyak yang berdatangan. Namun, tentunya kita bersama seluruh rekan-rekan terkait lainnya yang terlibat dalam pengamanan akan mengawal mulai dari proses keberangkatan sampai dengan nanti kembalinya," kata Listyo kepada wartawan, Kamis, 1 Mei 2025.

Jenderal bintang 4 Korps Bhayangkara itu mengatakan, pihaknya telah mengatur arus lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan. Baik jalur yang berasal dari wilayah timur maupun yang berasal dari wilayah Tangerang.

"Jadi jalur-jalur tersebut kami minta untuk diinformasikan, sehingga masyarakat yang akan menggunakan jalan terutama Sudirman-Thamrin, ini masih bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat karena jalurnya kita atur dari wilayah Tomang," ungkap Kapolri.
 

Baca juga: Mayday 2025, Ratusan Ribu Buruh bakal Gelar Aksi di Monas Hari Ini

Listyo berharap kegiatan May Day Fiesta berjalan lancar dan bisa menjadi kabar baik bagi buruh. Terutama perihal aspirasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

"Karena harapan kita kegiatan May Day Fiesta kali ini apalagi dihadiri langsung oleh Bapak Presiden betul-betul bisa memberikan kejutan ataupun hadiah yang mungkin menjadi kabar baik untuk buruh," pungkas mantan Kabareskrim Polri itu.

Sebanyak 200 ribu buruh dari wilayah Jawa Barat (Jabar), Banten, dan DKI Jakarta menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas. Para buruh menyuarakan langsung enam poin tuntutan di depan Presiden Prabowo.

Mulai dari penghapusan outsourcing dalam dunia kerja, upah layak, pembentukan Satgas PHK. Buruh juga menuntut sejumlah pengesahan rancangan undang-undang (RUU), yaitu RUU Ketenagakerjaan, RUU PPRT, serta RUU Perampasan Aset.