Dedi Mulyadi Usul MBG di Jabar Disetop Sementara

Bandung: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara. Hal ini menyusul seiring dengan adanya kasus keracunan massal siswa di beberapa daerah di Jabar, salah satunya Kabupaten Bandung Barat.

Dedi mengatakan, keputusan tersebut diusulkan berdasarkan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Bale Pakuan Pajajaran, Jalan Ir.H.Juanda, Kelurahan Pabaton Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin, 29 September 2025.

"Evaluasinya satu dihentikan (sementara), yang kedua ada langkah-langkah teknik dan administratif yang segera ditempuh," ujar Dedi usai rapat evaluasi program MBG.

Baca juga:  87 Dapur SPPG di Kota Bandung Belum Kantongi Sertifikat Layak Higienis

Dedi menuturkan, usulan ini juga masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat yang akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres). Pemprov Jabar pun bakal membentuk tim khusus untuk mengevaluasi program ini. 

"Sambil menunggu Perpres, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi. Monitoring dan sebagai satgasnya MBG Provinsi Jawa Barat sebelum satgas yang dibentuk oleh pemerintah pusat nanti diterbitkan," sambung Dedi. 

Menurut Dedi, tim evaluasi memiliki tugas untuk melakukan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dari penyiapan bahan baku, proses masak, waktu masak, pengiriman bahan, sampai mencicipi. Nantinya, menu MBG dicicipi terlebih dahulu oleh petugas sebelum diberikan kepada para siswa.

"Nanti yang mencicipi enggak boleh guru. Yang mencicipi adalah tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan," beber Dedi. 

Baca juga:  Keracunan Massal di Bandung Barat, Labkesda Jabar: Rentang Waktu Penyajian Terlalu Lama

Selain itu, Pemprov Jabar juga menyiapkan tim khusus untuk membuat aduan di kabupaten dan kota. Langkah tersebut dilakukan bersama dengan bupati juga wali kota yang ada di Jabar. Hal ini dilakukan agar mempermudah aduan dari penerima MBG. 

"Nanti tiap kabupaten itu ada lembaga aduan. Jadi nanti jadi ada tim yang dibentuk oleh bupatinya untuk menerima aduan makanan yang disiapkan di sekolah. Nanti guru atau siswa boleh mengadukan tentang satu kualitas makanan, dua kuantitas makanan atau porsinya," ungkap Dedi.