Jelang 100 Hari, Kinerja Wali Kota Bandung Dinilai Sudah Sesuai Jalur

Bandung: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dinilai sudah berada dalam jalur tepat semenjak dilantik sebagai kepala daerah pada 20 Februari 2025. Sebagian masalah Kota Bandung saat ini telah menjadi program prioritas Farhan terutama sampah dan kemacetan.

Menurut guru besar dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Prof Muradi, Farhan usai dilantik mejadi wali kota memiliki tiga target untuk Kota Bandung yaitu masalah sampah, kemacetan dan inflasi. Farhan pun hingga kini jelang memasuki 100 hari kerja dinilai telah mulai menuntaskan masalah Kota Bandung terutama sampah dan kemacetan.

"Inflasi. Kalau inflasi kan dinamis ya. Nomor dua saya kira relatif. Kalau dalam teori politik itu ada namanya belanja masalah, saya kira beberapa hal yang berkaitan dengan soal Farhan ketika mendatangi kecamatan dan segala macam itu saya kira sudah relatif baik buat dia, ada sambutan dan ada respon publik yang menarik. Kalaupun dianggap belum cukup kelihatan ya wajar, seremonial ya wajar karena 100 hari juga belum, mau seperti apa yang diharapkan," ujar Muradi di Bandung, Selasa, 22 April 2025.

Muradi menuturkan, jika Farhan bisa menyesaikan soal sampah dan kemacetan, maka dinilai telah membereskan sebagian besar masalah di Kota Bandung. Saat ini pun, lanjutnya, Farhan terlihat tetap konsisten terkait dua permasalahan tersebut dengan upaya menerapkan berbagai regulasi salah satunya pemilahan dan jadwal pengangkutan jenis sampah.
 

Baca: Aksi Dedi Mulyadi Dinilai Langkahi Kewenangan Bupati/Wali Kota

"Karena problem dibanyak kota adalah soal sampah, soal macet. Jadi saya kira Farhan sudah lumayan baik lah, karena situasinya belhm 100 hari," sahut Muradi.

Farhan pun saat ini diakui Muradi belum bisa bergerak lebih leluasa karena tidak terlibat APBD 2025 yang ditetapkan pada 2024 silam. Bahkan pejabat-pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung pun saat ini belum penuh di bawah kendali Farhan karena masih diisi oleh muka-muka lama pilihan wali kota sebelumnya termasuk Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda).

"Karena kalau pun misalnya orang berharap lebih ngegas itu, ada dua hal. Pertama anggaran APBD dia tidak kelola tidak pegang, karena diketok palu sebelum dia dilantik, artinya apapun dia tidak pegang itu. Yang kedua, SDM yang ada, kapala badannya, kepala dinasnya, itu belum bisa dia pegang sepenuhnya," bebernya.

Namun ditegaskan Muradi, Farhan harus lebih berani dalam mengambil sikap sebagai kepala daerah. Bahkan Farhan pun harus memberikan batasan terhadap wakil wali kota agar bisa mengikuti irama dan gaya kepemimpinnya di Bandung.

"Memang dalam hal ini Farhan harus bisa lebih tegas artinya kalau ternyata misalnya soal relawan, soal partai dan atau bahkan wakilnya tidak cukup bisa mengikuti ya ditinggal, harus bisa ngegas sendiri biar lebih tepat. Supaya publik bisa mendapatkan suasana yang mereka harapkan," ungkap Muradi.