Indonesia Sesalkan HCP 2025 Tak Soroti Pendudukan Ilegal Israel di Palestina

Jakarta: Pemerintah Indonesia menyesalkan Konferensi High Contracting Parties (HCP) to the Fourth Geneva Convention tidak dapat terlaksana dan memenuhi mandatnya.

Konferensi HCP tahun 2025 ditugaskan oleh Sidang Majelis Umum PBB untuk mendiskusikan langkah-langkah yang diperlukan guna mengimplementasikan Konvensi Jenewa di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, sesuai Pasal 1 dari Konvensi Jenewa ke-4.

Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu, 8 Maret 2025, Indonesia dan negara-negara OKI menolak konferensi dengan proses yang tidak berimbang karena gagal menyoroti kegagalan Israel untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Konvensi Jenewa dan pendudukannya yang ilegal.

Indonesia akan terus konsisten dalam posisinya selama ini untuk memperjuangkan hak rakyat Palestina dan mendorong kepatuhan Israel terhadap hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional.

Januari lalu, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyampaikan seruan tegas agar Dewan Keamanan (DK) PBB segera mengambil langkah nyata untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Terlebih pasca disepakatinya gencatan senjata antara Israel - Hamas.
 
“Kami menyambut baik tercapainya gencatan senjata di Gaza, dan kesepakatan ini harus menjadi langkah awal mencapai perdamaian di Timur Tengah”, ujar Wamenlu RI dalam Sidang Terbuka di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang membahas isu Timur Tengah dan Palestina.
 
Arrmanatha juga menyesalkan bahwa kesepakatan ini baru tercapai setelah jatuh puluhan ribu korban jiwa.
 
“DK PBB harus memastikan setiap fase kesepakatan ini dijalankan sepenuhnya dan menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang”, tegas Arrmanatha.

Baca juga:  Indonesia Desak DK PBB Ambil Langkah Nyata Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina