Sritex Diminta Tak Melimpahkan Seluruh Tanggung Jawab kepada Pemerintah

Jakarta: Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem Irma Suryani mengimbau PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tidak lepas tangan terhadap hak-hak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sritex diminta tidak melimpahkan seluruh tanggung jawabnya kepada pemerintah.

"Jangan mentang-mentang pemerintah men-supporting sedemikian besar, karena Sritex punya pekerja yang besar dan dianggap menjadi aset nasional, terus semuanya diserahkan kepada pemerintah. Ngemplang pajak, pinjem uang segitu besar, perusahaannya juga banyak, tapi enggak mau bayar uang THR," ujar Irma dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.

Irma menegaskan perusahaan Sritex mempunyai 11 anak perusahaan yang masih beroperasi. Artinya, Sritex masih mampu membayar seluruh hak karyawan, mulai dari pesangon, hingga THR.

"Dari 11 perusahaan itu harusnya dia bisa memberikan THR kepada pekerja yang ter-PHK. Dari 11 perusahaan yang lain, realokasikan anggarannya, jangan semua dilimpahkan kepada pemerintah," tegasnya.
 

Baca juga: Cegah Produk Media Konvensional Dicomot Medsos, NasDem Dorong Penguatan Publisher Rights

Irma mengkritik lambatnya proses kurasi yang dilakukan kurator dalam proses pailit Sritex. Dia khawatir proses tersebut tidak akan selesai sebelum Hari Raya Idulfitri yang mengakibatkan tidak dibayarkannya THR karyawan.

"Mau lebaran ini, terus THR-nya terhutang. Di mana empati pemilik Sritex yang punya 11 perusahaan itu? Foto-foto dengan pekerjanya seolah-olah punya hubungan yang begitu dekat, tapi mana tanggung jawabnya, mana empatinya? Ini mau lebaran, mau hari raya loh, semua diserahkan kepada pemerintah," tegasnya. 

Legislator Dapil Sumsel II itu meminta Menteri Ketenagakerjaan segera memanggil Sritex untuk mendesak pemberian THR kepada karyawan. 

"Jangan semuanya diserahkan kepada pemerintah, nunggu kurator, ya kalo nunggu kurator lebaran lewat. Pak Menteri Ketenagakaerjaan, panggil itu yang namanya pemilik Sritex, minta mereka untuk tanggung jawab, tetap berikan THR, berapa pun besarannya," tegasnya.

Disisi lain, Irma mengapresiasi pemerintah yang turut membantu menyelesaikan hak-hak karyawan Sritex. Namun pemerintah diingatkan untuk berhati-hati, ini akan menjadi percontohan bagi perusahaan lain yang juga pailit.

"Tapi hati-hati pemerintah juga saya ingatkan, karena apa? Nanti perusahaan lain yang pailit juga akan minta diperlakukan sama, loh. Hati-hati, jangan sampai ada pembedaan," ujarnya.