Dugaan Aliran Uang Kasus BTS ke Komisi I DPR Harus Diusut

Jakarta: Aliran dana terkait kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G pada Bakti Kominfo diduga mengalir ke Komisi I DPR. Dugaan itu dinilai perlu diusut oleh Kejaksaan Agung.

"Tidak ada alasan lagi bagi Kejaksaan Agung untuk tidak segera mengusut aliran dana ke Komisi I DPR ini," kata peneliti dari Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 27 September 2023.

Herdiansyah mengatakan dugaan aliran uang yang terungkap di persidangan itu merupakan sebuah fakta. Terlebih, keterangan itu disampaikan saksi di bawah sumpah.

"Jadi logika hukumnya kuat karena satu keterangan dan lainnya saling menguatkan. Artinya, sebagai sebuah fakta persidangan," ucap Herdiansyah.

Sementara itu, Medcom.id sudah mencoba mengonfirmasi ke Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid serta anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno dan Christina Aryani, tetapi belum ada tanggapan. Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Tubagus (TB) Hasanuddin mengaku tidak mengetahui dugaan aliran tersebut.

Sebelumnya, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama menyebut adanya aliran dana terkait kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G pada Bakti Kominfo mengalir ke Komisi I DPR. Dia mengetahui hal itu dari mantan Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif.

"Saya juga pada saat itu (diinformasikan) Pak Anang lewat Signal pak, itu adalah untuk K1 (Komisi I)," kata Windi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 26 September 2023.

Windi menjelaskan K1 merupakan kode untuk Komisi I DPR. Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan juga membenarkan aliran dana itu.

Irwan menyebut aliran dana ke Komisi I DPR itu terjadi dua kali. Totalnya mencapai puluhan miliar rupiah.

"Saya menyerahkan dua kali Yang Mulia, totalnya Rp70 miliar," ujar Irwan.