Usaha Kepala Daerah Diminta Bebas Kepentingan

Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta seluruh kepala daerah tidak sembarangan membentuk bisnis atau usaha di wilayahnya. Apalagi, jika berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"Saya titip hal ini. Jangan ada lagi Kepala Daerah membuka usaha yang berpotensi konflik kepentingan," kata Firli melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Juli 2023.

Firli menyebut banyak pejabat yang diproses hukum di KPK karena membuat usaha yang menimbulkan konflik kepentingan. Bahkan, pernah ada yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

"Contohnya seorang wali kota yang sudah KPK lakukan tangkap tangan. Buka usaha hotel, rekreasi, homestay, lalu seluruh Kepala Dinasnya diminta untuk adakan kegiatan rutin di sana. Lalu ada juga kepala daerah lain yang buka toko bangunan," ucap Firli.

Firli menegaskan imbauan ini bukan melarang kepala daerah membuka usaha. Dia menyebut usaha yang dibentuk mesti bebas konflik kepentingan.

"Bukan tidak boleh, tapi jangan maksa," ujar Firli.

Seluruh kepala daerah diharapkan memegang imbauan itu. Sebab, pemberantasan korupsi butuh konsistensi seluruh kalangan.

"Pemberantasan korupsi membutuhkan orkestrasi di mana setiap kamar kekuasaan dapat mengambil peran. Kamar legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun parpol," kata Firli.