Menakar Peta Jalan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Indonesia

DI tengah perlambatan ekonomi global, disrupsi teknologi, dan meningkatnya rivalitas geopolitik, banyak negara mulai mengalihkan strategi pembangunannya dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis inovasi. Dalam konteks itu, industri kedirgantaraan tidak lagi dipandang semata sebagai sektor yang melayani transportasi udara atau pertahanan negara, melainkan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi tinggi.

Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok telah membuktikan investasi di sektor dirgantara mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan sektor manufaktur konvensional. Industri ini melahirkan inovasi, memperkuat daya saing nasional, memperluas ekspor, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang membutuhkan sumber daya manusia berkeahlian tinggi. Tidak mengherankan jika industri kedirgantaraan kini menjadi bagian dari strategi ekonomi jangka panjang berbagai negara.

Indonesia memiliki peluang yang sama. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau dan salah satu pasar penerbangan terbesar di Asia Tenggara, kebutuhan terhadap layanan transportasi udara, teknologi satelit, sistem navigasi, dan industri pendukung akan terus meningkat. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia membutuhkan industri kedirgantaraan, melainkan apakah Indonesia mampu membangun ekosistem yang menjadikan sektor ini sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Jawabannya mulai terlihat melalui Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Indonesia 2022-2045 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas, 2022). Dokumen ini menempatkan industri kedirgantaraan sebagai sektor strategis yang harus dibangun secara menyeluruh melalui kolaborasi pemerintah, industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga keuangan, dan pelaku usaha. Pendekatan ini menegaskan pembangunan dirgantara tidak lagi dipahami sebatas pembangunan pabrik pesawat, melainkan sebagai pembangunan ekosistem ekonomi berbasis inovasi.
 

 

Mengapa kedirgantaraan menjadi isu ekonomi?

Dalam perspektif ekonomi modern, keunggulan suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam. Keunggulan kompetitif justru lahir dari kemampuan menghasilkan teknologi, menguasai rantai nilai global (global value chain), dan menciptakan produk dengan nilai tambah tinggi.

Di sinilah industri kedirgantaraan memiliki posisi yang sangat strategis. Sebuah pesawat komersial adalah hasil kolaborasi ribuan perusahaan yang memproduksi jutaan komponen berbeda. Industri logam, material komposit, elektronika, semikonduktor, perangkat lunak, sensor, kecerdasan buatan, sistem navigasi, hingga jasa keuangan terhubung dalam satu rantai produksi yang kompleks. Artinya, ketika industri dirgantara tumbuh, pertumbuhan itu akan mendorong sektor-sektor lain secara bersamaan - sebuah fenomena yang lazim disebut multiplier effect atau efek berganda ekonomi.

Setiap investasi pada sektor dirgantara tidak hanya menciptakan output di industri utama, tetapi juga meningkatkan permintaan terhadap industri pendukung, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan memperbesar kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto.

Kajian Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD, 2023) mengenai Trade in Value Added (TiVA) menyebutkan negara yang berhasil masuk ke dalam rantai nilai global akan memperoleh manfaat berupa peningkatan produktivitas, transfer teknologi, kenaikan investasi asing langsung, serta ekspor dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pembangunan industri kedirgantaraan Indonesia semestinya dipandang sebagai strategi industrialisasi nasional, bukan sekadar pengembangan moda transportasi.


Ilustrasi. Foto: ai generated.
 

Dari PT Dirgantara Indonesia menuju ekosistem nasional

Indonesia sebenarnya bukan pemain baru dalam industri kedirgantaraan. Sejak berdirinya Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), yang kini menjadi PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Indonesia telah menunjukkan kemampuan merancang dan memproduksi pesawat untuk kebutuhan sipil maupun militer. Berbagai produk seperti CN-235, NC-212i, hingga N-219 menjadi bukti Indonesia memiliki kapasitas rekayasa dan manufaktur yang patut diperhitungkan.

Namun pengalaman itu juga memberi pelajaran penting: industri dirgantara tidak dapat bertumpu hanya pada satu perusahaan. Keberhasilannya sangat bergantung pada ekosistem yang kuat, mulai dari pemasok komponen, pusat penelitian, universitas, lembaga sertifikasi, industri digital, hingga lembaga pembiayaan.

Karena itu, peta jalan yang disusun Bappenas (2022) mengubah paradigma pembangunan dari company-based development menjadi ecosystem-based development. Dalam pendekatan ini, PTDI tetap menjadi lokomotif industri, tetapi pertumbuhan sektor dirgantara didukung oleh ribuan perusahaan nasional yang terlibat dalam rantai pasok, inovasi teknologi, dan pengembangan pasar.
 

Ekosistem adalah kunci daya saing

Keberhasilan industri dirgantara dunia menunjukkan inovasi lahir dari kolaborasi. Konsep Triple Helix yang diperkenalkan Etzkowitz dan Leydesdorff (2000) menjelaskan pertumbuhan industri berbasis teknologi berlangsung optimal apabila terdapat sinergi kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri - tiga unsur yang saling melengkapi peran masing-masing dalam mendorong lahirnya inovasi.

Dalam konteks Indonesia, konsep ini semakin relevan. Pemerintah berperan menyusun regulasi dan kebijakan investasi, perguruan tinggi menghasilkan riset dan sumber daya manusia, sementara industri bertugas mengubah inovasi menjadi produk yang mampu bersaing di pasar global. Ketika ketiga unsur ini berjalan terpadu, ekosistem inovasi akan terbentuk dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.

Lebih jauh, perkembangan teknologi digital membuka peluang keterlibatan aktor baru seperti perusahaan rintisan, lembaga modal ventura, dan perusahaan teknologi informasi. Dengan demikian, ekosistem kedirgantaraan Indonesia tidak lagi hanya dihuni oleh perusahaan manufaktur, tetapi juga oleh pengembang perangkat lunak, perusahaan AI, penyedia layanan data satelit, hingga industri drone yang berkembang pesat.


Ilustrasi. Foto: ai generated.
 

Belajar dari Negara lain: tiga jalan menuju kekuatan dirgantara

Pengalaman internasional menunjukkan tidak ada satu formula tunggal untuk membangun industri kedirgantaraan. Setidaknya ada tiga pola yang relevan sebagai bahan perbandingan bagi Indonesia. Model konsorsium negara maju (Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman). Boeing di Amerika Serikat dan Airbus yang dimiliki bersama oleh Prancis, Jerman, dan mitra Eropa lainnya membangun keunggulan melalui skala pasar raksasa, riset jangka panjang yang didukung negara, serta rantai pasok global yang melibatkan ribuan pemasok tingkat pertama hingga ketiga.

Kolaborasi Bappenas dengan Airbus Asia-Pacific yang menyasar penguatan kapasitas PTDI sebagai calon pemasok tingkat pertama (tier 1 supplier) merupakan langkah untuk menyusupkan Indonesia ke dalam rantai pasok kelas dunia semacam ini, alih-alih membangun produsen pesawat besar dari nol.

Model negara berkembang yang berhasil melompat (Brasil). Embraer, perusahaan dirgantara Brasil, didirikan pada 1969 - hanya berselisih beberapa tahun dengan cikal bakal PTDI yang berdiri pada 1976. Keduanya bermula dari visi yang serupa: membangun kemandirian dan ketahanan nasional melalui industri pesawat. Namun jalan keduanya berbeda.

Embraer berhasil tumbuh menjadi salah satu produsen pesawat komersial regional terkemuka dunia dan eksportir utama produk bernilai tambah tinggi bagi Brasil, sementara PTDI sempat terpuruk akibat krisis ekonomi 1998. Nota kesepahaman yang diteken Embraer dan PTDI pada November 2024 di sela KTT G20 di Rio de Janeiro, yang antara lain menyasar kolaborasi rekayasa teknik dan penerbangan komersial, menunjukkan Indonesia kini mencoba menimba pengalaman dari negara berkembang yang lebih dulu berhasil menempuh jalan serupa.

Model dorongan negara yang agresif (Korea Selatan). Korea Aerospace Industries (KAI) dibangun melalui strategi industri pertahanan yang sangat terarah sejak awal 2000-an, dengan target eksplisit menjadikan Korea Selatan sebagai kekuatan industri dirgantara dunia. Hasilnya terlihat pada pesawat latih T-50 yang kini dioperasikan Indonesia, serta proyek jet tempur generasi baru KF-21 Boramae yang tengah dipasarkan KAI ke berbagai negara termasuk Polandia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pengalaman kemitraan Indonesia dalam proyek KF-21/IF-X — mulai dari alih teknologi hingga dinamika negosiasi yang berubah seiring waktu - menjadi pelajaran penting bahwa kemitraan lintas negara perlu dikelola dengan kejelasan target teknologi, pembagian manfaat, dan konsistensi kebijakan jangka panjang.

Ketiga model ini menegaskan satu benang merah yang sama dengan semangat peta jalan Bappenas: keberhasilan industri dirgantara jarang lahir dari satu perusahaan yang berjalan sendiri, melainkan dari ekosistem yang dibangun secara sengaja dan konsisten selama puluhan tahun.
   

Momentum yang tidak boleh terlewat

Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan industri kedirgantaraan. Transformasi ekonomi digital, meningkatnya kebutuhan transportasi udara, berkembangnya teknologi satelit, pertumbuhan industri drone, serta membesarnya pasar maintenance, repair and overhaul (MRO) di kawasan Asia Pasifik membuka peluang yang sangat besar.

Sinyal itu sudah tampak nyata. Pada 6 Mei 2026, Kementerian PPN/Bappenas dan Airbus Asia-Pacific menandatangani Joint Declaration of Intent (JDI) di Jakarta - sebuah langkah awal yang akan ditindaklanjuti dengan kolaborasi Airbus bersama PT Dirgantara Indonesia dan Institut Teknologi Bandung (ANTARA News, 2026). Kesepakatan ini menyasar penguatan kapasitas industri dalam negeri, pengembangan sektor MRO, serta ambisi menjadikan PTDI sebagai pemasok tingkat pertama bagi Airbus. Langkah ini menunjukkan dunia mulai memperhitungkan potensi industri dirgantara nasional, sekaligus menjadi tindak lanjut konkret dari Peta Jalan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Indonesia yang disusun Bappenas.

Dengan kata lain, Indonesia memiliki modal awal yang cukup kuat. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam arah yang sama, sehingga peta jalan ini tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, melainkan menjadi jalan nyata menuju transformasi ekonomi nasional.

Novita Damayanti
Dosen Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma & SDGS Ambassador