Puan Soal Rencana Penggabungan Badan Geologi-BMKG: Kalau Dianggap Efektif, DPR akan Dukung

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR siap memberi dukungan soal wacana penggabungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Geologi, meski meminta hal itu dikaji terlebih dahulu. Ia juga memastikan DPR siap mendukung anggaran untuk mitigasi dan penanganan bencana.

“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.

Hal tersebut disampaikan Puan saat dimintai tanggapan mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan untuk mengintegrasikan Badan Geologi dengan BMKG. Pengintegrasian dua badan itu disebut untuk memantau potensi bencana di Tanah Air.
 

Terkait hal ini, Puan menyatakan DPR siap memberikan dukungan jika memang penggabungan Badan Geologi dan BMKG dibutuhkan.

“Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Menurut Puan, DPR akan melakukan pembahasan mengenai rencana presiden tersebut melalui alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi terkait.

Sementara mengenai permintaan Presiden Prabowo untuk penambahan anggaran mitigasi dan penanganan bencana secara signifikan, Puan  menyatakan DPR juga siap memberikan dukungan.

“Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat, bagi kami tidak apa-apa,” kata Puan.

Meski begitu, Puan mengingatkan agar tambahan anggaran harus membawa manfaat yang lebih baik dalam hal mitigasi bencana. “Namun manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya,” kata cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
 
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto meminta agar anggaran untuk mitigasi dan penanganan bencana ditambah. Hal ini dinilai diperlukan karena Indonesia terletak di lingkaran api atau ring of fire, sehingga harus siap setiap saat.

"Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin. Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," ucap Presiden Prabowo dalam rapat penanganan bencana, Senin, 7 September 2026.

Adapun anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tahun 2026 turun jauh dibanding tahun 2025. Dalam Rancangan APBN 2026 anggaran BNPB turun menjadi Rp 491 miliar. Angka tersebut turun drastis jika dibandingkan pada APBN 2025 sebesar Rp 2,01 triliun.

Sebelumnya, Puan juga menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi kebencanaan secara terpadu menyusul kondisi Indonesia yang berada dalam lingkaran Ring of Fire sehingga memiliki banyak daerah rawan bencana. Ia menyebut mitigasi dan antisipasi kebencanaan harus memprioritaskan keselamatan masyarakat.