Puan Minta Mitigasi Bencana Diprioritaskan

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya penguatan mitigasi dan antisipasi kebencanaan secara terpadu. Hal ini mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana atau Ring of Fire.

“Pemerintah itu sudah melakukan mitigasi dan antisipasi untuk melakukan semua hal terkait dengan hal tersebut, antisipasinya itu secara terpadu,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
 

Puan menjelaskan bahwa faktor alam membuat waktu dan titik terjadinya bencana sulit diprediksi secara pasti. Kondisi ini terbukti dari maraknya aktivitas vulkanik dalam beberapa waktu terakhir. 

Dia menyoroti Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali mengalami erupsi dan menyebarkan abu vulkanik ke wilayah Lampung, Banten, DKI Jakarta, hingga Jawa Barat. Kondisi ini sempat mengganggu jarak pandang dan aktivitas penerbangan.

Bahkan dalam kurun seminggu, kata Puan, lima gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi berdekatan. Yakni, Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotolok di NTT, Gunung Ibu di Maluku, serta Gunung Sinabung di Sumatra Utara.

Melihat tingginya potensi ancaman bencana tersebut, Puan mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan langkah mitigasi. Hal ini demi meminimalisasi risiko korban jiwa.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana,” tegas Puan.

Guna membangun kesiapan nasional, Puan juga mendorong adanya komando tunggal kepemimpinan dalam penanganan bencana yang mampu mengoordinasikan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah secara responsif.

“Ini sebagai langkah dalam membangun kesiapan nasional dalam menghadapi kebencanaan, termasuk wilayah yang membutuhkan penguatan dan langkah yang lebih antisipatif,” kata Puan.


Erupsi Gunung Anak Krakatau. Foto: Dok. Antara.

Selain itu, Puan meminta pemerintah menjamin perlindungan menyeluruh bagi masyarakat di wilayah rawan. Mulai dari sistem peringatan dini yang tepat waktu, penyediaan kebutuhan dasar, keberlanjutan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga bantuan ekonomi bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.

“Tentunya keterbukaan informasi serta edukasi kepada masyarakat juga harus digalakkan sekaligus sebagai langkah untuk mencegah informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan kepanikan,” kata Puan.