Darurat Sampah Tak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Alternatif

Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan langkah alternatif dalam penanganan sampah. Hal itu, setelah pengajuan status darurat sampah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak disetujui. Pihaknya tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah, meskipun tidak mendapatkan status darurat.

"Ketika pengajuan tidak disetujui, kita akan cari jalan lain. Persoalan sampah ini harus selesai, tidak bisa ditunda," ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung, Rabu, 3 Juni 2026.

Farhan menjelaskan Kota Bandung saat ini menjadi satu-satunya kota di Jawa Barat, yang tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sendiri. Kondisi tersebut membuat pengelolaan sampah di Bandung masih bergantung pada TPA Sarimukti, yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 

Ketergantungan ini berdampak pada terbatasnya kewenangan Pemkot Bandung dalam pengangkutan sampah, termasuk dalam hal kuota dan perizinan pembuangan residu. Sebagai langkah jangka pendek, Pemkot Bandung menyambut rencana dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa penyediaan mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan.

"Kami menyambut baik bantuan dari Pemerintah Provinsi. Rencananya akan ada mesin pengolahan di setiap kelurahan. Apa pun bentuknya, kami siap menerima dan mengoptimalkannya," kata Farhan.

Selain itu, Pemkot Bandung tengah menjajaki kemungkinan untuk memiliki fasilitas pengolahan sampah skala besar atau TPA sendiri sebagai solusi jangka panjang. Namun, upaya tersebut masih dalam tahap pencarian lokasi serta pemenuhan aspek perizinan.

Farhan menuturkan, keberadaan fasilitas pengolahan sampah terpadu tetap menjadi kebutuhan utama. Mengingat, residu hasil pengolahan tetap memerlukan tempat pembuangan akhir.

Selain itu, Pemkot Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program pemilahan dari sumber melalui Program Gaslah. Hingga saat ini, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah menunjukkan peningkatan.

"Dari sebelumnya hanya sekitar 10 rumah per RT yang melakukan pemilahan, kini meningkat menjadi 20 rumah. Target kami minimal 60 rumah per RT," ungkap Farhan.


Petugas Gaslah. Metrotvnews.com/Roni Kurniawan

Meski demikian, capaian tersebut masih berada di kisaran 30 persen dari target. Pemkot Bandung masih memprioritaskan pendekatan edukasi kepada masyarakat.

Farhan mengakui, aturan sanksi bagi pelanggaran pembuangan sampah sembarangan telah tersedia. Namun, penerapannya belum menjadi prioritas karena mempertimbangkan aspek sosial.

“Kami lebih mengedepankan edukasi. Perubahan perilaku masyarakat tidak bisa instan, harus bertahap,” ujar Farhan.

Farhan optimis, melalui kombinasi penguatan infrastruktur, dukungan pemerintah daerah dan provinsi, serta partisipasi aktif masyarakat, persoalan sampah di Kota Bandung dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.

"Kami akan terus berupaya maksimal. Ini pekerjaan bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak," tutup Farhan.