Pemkot Bandung Luncurkan Program Gaslah Atasi Krisis Sampah

Bandung: Pemerintah Kota Bandung resmi meluncurkan program Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah) sebagai langkah strategis menghadapi krisis pengolahan sampah. Program ini melibatkan 1.596 petugas yang ditempatkan dengan skema satu petugas satu RW di seluruh Kota Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, peluncuran Gaslah dilakukan pada momentum yang tepat. Kota Bandung tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, terutama setelah Kementerian Lingkungan Hidup melarang operasional insinerator.

"Alhamdulillah, pagi hari ini kita meluncurkan program Gaslah. Timing-nya memang tepat karena kita sedang mengalami krisis pengolahan sampah, terutama setelah insinerator dilarang beroperasi di Kota Bandung," ujar Farhan di Alun-alun Ujungberung, Senin, 26 Januari 2026.
 

Farhan menjelaskan, petugas Gaslah memiliki tugas utama memastikan pemilahan sampah dilakukan sejak dari sumbernya, yakni rumah tangga. Setiap pagi, mereka mendatangi rumah warga untuk memastikan sampah telah dipilah menjadi organik dan nonorganik.

"Tugas petugas ini setiap pagi adalah mengetuk pintu rumah warga, memastikan sampah di setiap rumah sudah dipilah antara organik dan nonorganik," jelas Farhan.

Sampah organik yang telah dipilah akan dibawa untuk diolah di titik-titik pengolahan yang ditentukan oleh kelurahan. Kelurahan memegang peran penting dalam menyiapkan dan mengelola fasilitas pengolahan sampah organik di wilayahnya.

Diakui Farhan, Pemkot Bandung menargetkan setiap kelurahan mampu mengolah 25 kilogram sampah organik per RW per hari. Maka dengan rata-rata satu kelurahan memiliki 10 RW, sedikitnya 250 kilogram sampah organik harus diolah setiap hari di tingkat kelurahan.

Sementara itu, sampah nonorganik yang sudah dipilah akan diangkut oleh armada pengangkut sampah. Pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di setiap kecamatan menjadi perhatian khusus agar proses pengangkutan berjalan lebih tertib dan teratur.

"Hal ini menjadi tanggung jawab Paguyuban Camat, untuk memastikan pengelolaan TPS di setiap kecamatan berjalan dengan baik, sehingga DLH bisa melakukan pengangkutan sampah nonorganik dengan lebih mudah," beber Farhan.


Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Metrotvnews.com/Roni Kurniawan

Farhan menegaskan, kondisi TPA Sarimukti saat ini sudah berada pada level kritis. Peringatan tersebut, tidak hanya datang dari Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi juga dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Saya sudah mendapatkan peringatan bahwa TPA Sarimukti benar-benar berada dalam kondisi kritis. Karena itu, fokus kita sekarang adalah pengolahan sampah di sumbernya," tegas Farhan.

Farhan menekankan bahwa Gaslah bukan sekadar program pengangkutan sampah, melainkan upaya perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

"Upaya Gaslah ini bukan hanya soal angkut-mengangkut sampah, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar sampah berhenti pengelolaannya di level RW," tandas Farhan.